,

Mantan Sekda: Tak Ada Masalah pada Pengadaan Tanah Terminal Labuhanhaji

TAPAKTUAN – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Selatan, H Harmaini mengakui tak ada masalah pada pengadaan tanah untuk terminal Tipe C Labuhanhaji. Sebagai Ketua Tim 9 ia menjelaskan telah mempelajari semua berkas yang diajukan.

Penegasan itu disampaikan Harmaini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kamis, 23 Februari 2017. Ia dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Pada sidang yang dipimpin hakim ketua Nurmiati SH MH didampingi dua hakim anggota masing-masing H. Supriadi SH MH dan M Fatan Riadi SH MH tersebut JPU juga menghadirkan saksi lainnya mantan Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan H Nasarurrahman SH MM, mantan Camat Labuhanhaji Suhasmi Harun dan Keuchik Gampong Padang Bakau Adam Malik.

Dalam persidangan itu Harmaini dan Nasarurrahman diperiksa secara sekaligus. Dalam keterangannya dibawah sumpah, Harmaini menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah hadir langsung dalam memimpin rapat tim 9. Dia memberikan kepercayaan kepada wakilnya yakni Nasarurrahman untuk memimpin rapat-rapat. Meskipun demikian dirinya mengikuti proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan terminal tipe C di Labuhanhaji tersebut dari laporan-laporan anggotanya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena dirinya saat itu sering menggantikan Bupati dalam hal menghadiri kegiatan-kegiatan pemerintahan baik dalam daerah, provinsi maupun luar provinsi Aceh. Dalam persidangan Harmaini juga menyebutkan bahwa dirinya pada tahun 2010 ada menerima surat permohonan pengadaan tanah dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Bupati Aceh Selatan yang saat itu dijabat Tgk Husin Yusuf. Kemudian oleh Bupati membentuk tim 9 yang diketuai oleh Harmaini sendiri dan terdiri dari beberapa anggota lainnya yang tertuang dalam SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 124 Tahun 2010, tertanggal 23 April 2010 dan SK Bupati Aceh Selatan Nomor : 100 Tahun 2011 tertanggal 14 Februari 2011.

Selanjutnya dalam proses berjalan, Harmaini juga membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk dilakukannya pembebasan tanah untuk pembangunan Terminal Type C di Labuhanhaji.

Menurutnya, dari dokumen-dokumen yang ia pelajari tersebut, tidak ada kekurangan ataupun kesalahan, sehingga dilakukan proses selanjutnya seusai dengan mekanisme yang mengatur tata cara pembebasan tanah.

“Saya sangat yakin waktu itu tidak ada masalah atau kekurangan dalam hal pemenuhan administrasi yang berupa dokumen sebagai syarat dalam hal melaksanakan pembebasan tanah. Kemudian saya naikkan kepada Bupati dan Bupati menyetujuinya dan saat itu pula Bupati tidak menyatakan ada keberatan-keberatan dan tidak ada pula menyampaikan usulan-usulan baru untuk dilakukannya perubahan-perubahan pembebasan tanah tersebut. Artinya bahwa Bupati saat itu sudah setuju, sehingga kami nilai tidak ada persoalan apa-apa lagi,” kata Harmaini.

Saat ditanya oleh majelis hakim terkait penetapan nilai harga tanah yang akan dibebaskan apakah sudah sesuai dengan mekanisme dan standar harga?, Harmaini menjelaskan bahwa yang melakukan penilaian harga tanah tersebut langsung tim penaksir harga termasuk yang menetapkan ring harga tanah tersebut juga oleh tim penaksir harga yang tolak ukurnya diambil dari harga pasar.

Terkait ring harga tanah yang ditetapkan tersebut, Harmaini menyebutkan kisarannya mulai Rp 45.000 s/d Rp100.000. Harmaini juga mengaku bahwa dirinya mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Kafrawai sesuai dengan dokemen yang ia pelajari yakni adanya akta jual beli.

Menyikapi penyataan Harmaini tersebut, terdakwa Tio Achriyat yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya masing-masing Rasminta Sembiring SH, Zul Azmi SH dan Baiman Fadhli SH menyatakan tidak keberatan.[Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *