,

Maladministrasi Pemerintahan di Aceh Masih Tinggi

BANDA ACEH – Maladministrasi pada pemerintahan di Aceh masing tinggi. Rendahnya disiplin waktu aparatur menjadi salah satu penyebabnya. Selama tahun 2016 ada 260 pengauan yang masuk ke Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.

Hal itu disampaikan Kepala Ombusdman Aceh, Dr. Taqwaddin, Selasa, 10 Januari 2017. Ia merincikan, dari total laporan yang masuk tersebut, pemerintah kabupaten/kota merupakan instansi yang paling banyak diadukan yakni 114 laporan. Di posisi kedua ada Pemerintah Aceh dengan 38 aduan, disusul BUMN/BUMD sebanyak 24 laporan.

“Untuk subtansi laporan kasus kepegawaian sebanyak 45 laporan, kemudian infrastruktur sebanyak 40 laporan, dan pertanahan 24 laporan,” jelasnya.

Menurut data Ombudsman Aceh, penundaan berlarut masih mendominasi laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Provinsi Aceh. Ombudsman mencatat sejak tahun 2013 hingga 2016 dari total laporan yang telah diterima Ombudsman RI Perwakilan Aceh sebanyak 734 laporan, sebanyak 148 laporan atau 20% berkenaan dengan penundaan berlarut, dan 143 laporan atau 19 % berkenaan dengan maladministrasi tidak patut.

“Masih rendahnya disiplin waktu dari pada aparatur sipil kita menjadi penyebab tingginya maladministrasi penundaan berlarut,” ungkapnya.

Dalam hal penyelesaikan laporan masyarakat dari total 734 laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Aceh sejak tahun 2013 sampai 2016, sebanyak 366 laporan telah diselesaikan dan 368 dalam proses penyelesaian.

Taqwaddin menjelaskan, salah satu penyebab belum optimalnya tingkat penyelesaian laporan disebabkan keterbatasan SDM Asisten Ombudsman RI di Aceh, namun dalam waktu dekat akan ada penambahan Asisten baru di Ombudsman RI Perwakilan Aceh sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyelesaian laporan masyarakat tersebut.

Sementara untuk proyeksi 2017 Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan fokus untuk menyelsaikan laporan masyarakat yang masih dalam proses penyelesaian. Ombudsman juga akan terus mengawal agar pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki kulalitas layanan publik sesuai dengan amanat UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan di samping itu Ombudsaman RI Perwakilan Aceh akan terus mengoptimalkan bidang pencegahan dan pengawasan terutama pencegahan pungli.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *