,

Maladministrasi di Aceh Bermuara dari Top Leader

BANDA ACEH – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Selasa, 10 Januari 2016 melansir bahwa maladministrasi pemerintahan di Aceh masih tinggi, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Anggora Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh Ghazali Abbas Adan menilai itu semua bermuara dari top leader.

Ghazali Abbas Adan mengatakan, untuk menghindari terjadinya maladminstrasi di pemerintahan, semestinya top leader di Aceh harus menjadi teladan dalam pengelolaan kekuasaan, dalam upaya memenej pemerintahan, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh.

“Top leader semestinya menjadi pemimpin dan pengayom seluruh rakyat, tapi yang terjadi selama ini, top leader di Aceh lebih menonjolkan prilaku dan usaha untuk diri sendiri dan kelompok, baik dalam bentuk komunikasi sosial, maupun politik dan finansial,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Ghazali Abbas, momentum Pilkada serentah yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 nanti, harus dijadikan entry point bagi seluruh rakyat Aceh untuk memilih top leadernya yang memiliki kecerdasan spiritual, ilmu pengetahuan teoritis dan praktis sebagai modal mengelola kekuasaan dan pemerintahan yang pro kepada rakyat di semua zona Aceh dan dalam waktu bersamaan mengakomodir segenap potensi instrume pemerintah dari berbagai zona di Aceh tersebut.

“Potensi di setiap zona harus diakomodir untuk kemudian bersama-sama mengelola pemerintahan yang pro rakyat menuju terwujudnya Aceh Darussalam yang hakiki, yakni Aceh yang damai, aman, makmur dan berkeadilan. La zhulma walaa makhruh, tidak ada kezhaliman dan kebencian, Insya Allah,” ujarnya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *