Lima Pengurus KADIN Aceh Diberhentikan

0
14

BANDA ACEH – Lima orang pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh sisa masa bakti 2013-2018 diberhentikan. Pemberhentian dilakukan karena kelimanya telah melakukan kegiatan yang merugikan organisasi tempat berhimpun para pengusaha tersebut.

Mereka yang diberhentikan itu adalah: Muhammad Mada, Muhammad Iqbal, Indra Azmy, Rahmad Rasyid, dan T Jailani Yacob. Kelimanya terlibat dalam kegiatan penguasaan/pengambilalihan kantor KADIN Aceh di Jalan Taman Makam Pahlawan No.1 Gampong Ateuk, Kota Banda Aceh, pada 28 September 2018, sehingga kegiatan organsasi KADIN Aceh tidak bisa berjalan optimal.

Imbas dari pengambilalihan kantor tersebut, pengurus KADIN Aceh yang sedang mempersiapkan Musyawarah Provinsi (Musprov) VI KADIN Aceh harus mencari tempat lain di luar kantor KANDIN Aceh untuk sekretarian kepanitiaan. Padahal Pantia Musprov bersama SC dan OC sedang giat-giatnya melakukan persiapan suksesi kepengurusan KADIN Aceh tersebut sesuai timeline yang telah disepakati pengurus.

Terkait dengan pemberhentian lima orang pengurus itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, H Firmandez, Sabtu, 27 Oktober 2018 menjelaskan, pemberhentian kelima orang tersebut merupakan langkah akhir yang diambil oleh KADIN Aceh, setelah upaya-upaya persuasif dilakukan tidak berhasil.

Malah, kata H Firmandez, pada Selasa, 16 Oktober 2018 dirinya telah menjumpai mereka di kantor KADIN Aceh untuk duduk bersama menengahi dan menyelesaikan hal-hal yang terkendala. Saat itu H Firmandez datang sendiri sebagai Ketua Umum KADIN Aceh tidak mewakili kelompok manapun.

“Saat itu mereka sepakat, akan diadakan pertemuan lanjutan. Tapi saat saya keluar daerah, mereka melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang merugikan organsiasi KADIN Aceh. Jadi ini langkah terakhir yang kami ambil untuk menyelamatkan KADIN Aceh dari rong-rongan pihak-pihak yang tidak bertangungjawab,” tegas H Firmandez.

Pertimbangan lainnya kata H Firmandez, kelima pengurus KADIN Aceh yang diberhentikan tersebut, telah melakukan tindakan yang merugikan dan mecemarkan nama baik organsasi di media massa baik cetak maupun online, serta menyalahkangunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan organisasi kepada mereka.

“Tindakan yang mereka lakukan itu, selain melanggar AD/ART KADIN, juga merupakan tindakan yang termasuk dalam pelanggaran luar biasa. Mereka juga tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan KADIN, mereka tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) tahun berjalan. Dan ini adalah tindakan yang tidak memenuhi AD/ART KADIN,” ungkap H Firmandez.

Karena itu H Firmandez menegaskan, pemberhentian kelima orang pengurus KADIN Aceh tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan AD/ART serta harkat dan martabat organisasi KADIN Aceh.

“Ini harus kami lakukan untuk menegakkan disiplin organisasi, dalam rangka memastikan berjalannya roda organisasi KADIN Aceh sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) KADIN. Bagi yang tidak puas silahkan tempuh jalur hukum,” tegas H Firmandez.

Selain itu lanjut H Firmandez, KADIN Indonesia menganut azas legalitas, setiap anggota dan pengrus KADIN wajib memiliki kartu anggota. Ia berharap kepada yang tidak memiliki kartu anggota KADIN untuk tidak mengurusi urusan rumah tangga KADIN Aceh.

“Penegakan aturan dan disiplin organisasi ini juga menyangkut dengan mereka-mereka yang tidak memiliki kartu anggota KADIN, agar azas legalitas ini berjalan. Jadi yang tidak punya kartu anggota KADIN harus sadar, apalagi sampai menduduki kantor KADIN, itu tidak benar dan ilegal,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here