,

Layanan BPJS Kesehatan Dinilai Tidak Profesional

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Junaidi, warga Aceh Selatan mengeluhkan kualitas pelayanan yang diterima dari BPJS Kesehatan tidak profesional terutama soal klaim pembayaran yang dinilai tidak transparan antara BLUD RS dr. Yulidin Away Tapaktuan, klinik, BPJS dan dengan peserta BPJS (pasien) itu sendiri.

BPJS Kesehatan Aceh Selatan juga dinilai tidak mampu membuka secara transparan perihal pencetakan kartu BPJS dan pengajuan keberatan dari pihak pasien, akumulasi dari seluruh persoalan yang terjadi selama ini telah menjadi keluhan masyarakat setempat.

“Hal itu disebabkan karena kurangnya koordinasi dan adanya miskomunikasi antara penyelenggara program BPJS dengan instansi terkait lainnya. Selain itu langkah sosialisasi juga kurang maksimal sehingga pasien peserta BPJS tidak mendapatkan informasi yang optimal,” kata Junadi di Tapaktuan, Rabu, 31 Agustus 2016.

Menurut dia, bukti tidak profesionalnya kinerja BPJS Kesehatan dapat dilihat dari kasus yang menimpa atau dialaminya secara langsung. Dimana dia yang merupakan peserta BPJS resmi yang selama ini menjalani perawatan kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter dan mengambil obat-obatan melalui resep obat yang diberikan oleh dokter bersangkutan, namun secara tiba-tiba justru diminta atau ditagih tebus harga obat dimaksud selama satu bulan.

“Sebelumnya pihak BPJS dengan serta merta hanya memberikan tebusan obat per minggu, sehingga saya terpaksa bolak balik mengurus obat sementara kondisi saya sedang sakit. Masak saya dalam keadaan sakit diperlakukan seperti itu, ini kan anjuran dokter secara langsung sebagaimana tertuang dalam resep dokter, pihak BPJS kan tidak mengatahui penyakit yang saya alami,” ungkapnya.

Junaidi yang mengaku menderita sakit jantung tersebut mengungkapkan bahwa, selain soal kasus penebusan obat tersebut, persoalan serupa juga dialami oleh anaknya bernama Zarurrahmi, saat melakukan proses persalinan di klinik Bunda milik dr. Sabri yang berada di Jalan T. Ben mahmud Tapaktuan, baru-baru ini.

“Pada proses persalinan anak saya tersebut, kami dipaksa harus membayar sebesar Rp. 4 Juta. Yang anehnya, pihak BPJS mengklaim bahwa karena anak saya menjalani perawatan di klinik seolah-olah bukan menjadi tanggungan BPJS,” ungkap dia.

Atas perlakuan yang dinilai aneh dan janggal tersebut, kemudian Junaidi mempertanyakan kompensasi atas tunggakan premi iuran BPJS yang telah dibayarkan sebasar Rp 2,5 Juta lebih, karena dia merasa tidak pernah mendapatkan pelayanan yang maksimal dari BPJS selama ini.

“Namun yang mengherankan lagi, jangankan menerima kompensasi, pihak BPJS justru memperlihatkan dokumen bahwa kami seolah-olah mendapatkan pelayanan BPJS selama ini dengan klaim mencapai Rp 7 juta,” jelasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Drs Haimul didampingi Kanit Pengendalian Mutu Pelayanan Kesehatan, Darwin SE dan Kanit MPKR, Junaidi, saat dikonfirmasi menepis semua tudingan yang disampaikan Junaidi tersebut.

Menurut dia, pihaknya hanya menjalankan prosedur yang berlaku sebagaimana Perpres 19/2016, terutama pasal (17) soal denda yang harus dibayarkan peserta bilamana menunggak. Demikian pula soal adanya klaim dari BLUD RS dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan untuk pembayaran proses persalinan Zarurrahmi senilai Rp 5 Juta lebih sudah sesuai dengan mekanisme pembayaran.

“Kami tidak sempat melakukan itu (maksudnya mengecheck sejauh mana sudah membayar uang persalinan di klinik-red), tetapi pembayaran untuk BLUD RS dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan kami bayar sebesar Rp 5 Juta lebih,” ujarnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *