,

Koordinator Tim Pemantau Otsus Minta Pemerintah Aceh Segera Rampungkan Struktur BPMA

BANDA ACEH – Struktur manajemen Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) hingga kini belum jelas. Pemerintah Aceh diminta untuk segera menyusun kelengkapan badan tersebut dan mengusulnya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Permintaan itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, Minggu, 5 Agustus 2018. Menurutnya, BPMA merupakan badan khusus di Aceh yang tidak ada di daerah lain. Kekhususan Aceh dalam pengeloaan migas ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah.

“Untuk itu tentu struktur BPMA ini dulu yang harus dilengkapi, jangan menangambang, agar badan ini bisa segera bekerja maksimal, sehingga Aceh bisa memperoleh hak-haknya dalam pengelolaan migas,” jelas H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, bila struktur BPMA sudah lengkap, badan ini bisa segera membuka kantor di Aceh, bukan berkantor di Kementerian ESDM seperti yang terjadi selama ini.

“BPMA ini hak khusus Aceh, kompensasi dari perdamaian, tak boleh lagi dibiarkan mengambang, harus segera digenjot untuk menjalankan kewenangan khusus Aceh di bidang migas,” lanjut H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini menambahkan, jika struktur BPMA sudah jelas dan manajemennya sudah lengkap, maka peralihan kewenangan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ke BPMA bisa dituntaskan.

Untuk itu kata H Firmandez, Pemerintah Aceh perlu melakukan upaya-upaya percepatan, melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat, terkait hak-hak Aceh di bidang migas tersebut. “Harus ada upaya jemput bola ke kementerian, baik itu terkait regulasi maupun anggaran, agar BPMA bisa bekerja maksimal,” harap H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *