,

Komisi VIII DPR RI Uji Kelayakan Dewan Pengawas BPKH

JAKARTA – Komisi VII DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dari unsur masyarakat periode 2017-2022, Selasa, 25 April 2017 di ruang Komisi VIII.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, H Firmandez menjelaskan, proses fit and proper test berlangsung hingga Rabu, 26 April 2017. “BPKH ini merupakan badan baru amanah dari undang-undang RI nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan adanya pemisahan fungsi antara penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangannya,” jelas H Firmandez.

Politisi asal Aceh ini melanjutkan, BPKH diharapkan nantinya akan mengelola dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara profesional, berazaskan prinsip-prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian, nirlaba, transparan serta akuntabel.

“Kita berharap demikian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang rasional dan pengunaan BPIH yang efesien, karena BPKH akan mengawasi dana ummat sekitar Rp 90 sampai Rp 100 triliun,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar bidang maritime tersebut.

Selain itu kata H Firmandez, dari sejumlah nama yang dikirim ke DPR RI oleh panitia seleksi, akan dipilih 5 orang. Koordinatot Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ini juga berharap BPKH dapat menjadi pengontrol perputaran keuangan yang dikumpulkan dari calon jamaaha haji seluruh Indonesia.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *