Komisi VII DPR RI Sayangkan Gugatan Pemerintah Aceh Terkait PT EMM

0
726

JAKARTA – Komisi VII DPR RI sangat menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang langsung mengajukan gugatan uji materil (judicial review) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ke Mahkamah Agung (MA).

Seharusnya sebelum itu dilakukan terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya penyelesaian di luar jalur hukum, sehingga tidak menimbulkan kesan Pemerintah Aceh tidak pro investasi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI asal Aceh, H Firmandez, Jumat, 9 Agustus 2019. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, seharusnya Pemerintah Aceh bisa membangun komunikasi yang baik dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait pencabutan izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

“Jangan hanya karena surat Pemerintah Aceh belum dijawab langsung dibawa ke ranah hukum dengan mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung. Ini artinya komunikasi Pemerintah Aceh dengan pihak Kementerian ESDM tidak berjalan dengan baik. Pola-pola komunikasi seperti itu harus diperbaiki,” ujar H Firmandez.

H Firmandez yang juga Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogjakarta ini menambahkan, dirinya baik selaku anggota Komisi VII maupun tim pengawas Otsus, bisa menjembatani hal itu. Tapi persoalannya, hal itu tidak pernah dikomunikasikan dengan pihaknya di Komisi VII DPR RI.

“Kementerian ESDM itu mitra kami di Komisi VII DPR RI, seharusnya kita bisa menjembatani penyelesaian persoalan PT EMM itu sebelum dibawa ke ranah hukum,” lanjut Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar tersebut.

H Firmandez menambahkan, berdasarkan keterangan pihak BKPM, izin tambang PT EMM belum dicabut dikarenakan objek yang sama masih dalam proses gugatan oleh Wahana Lingungan Hidup Indonesia (Walhi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski siding tersebut sudah ada putusan, tapi Walhi mengajukan banding.

“Jadi, karena Walhi mengajukan banding maka putusannya belum inkracht, belum berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa serta merta dicabut begitu saja, karena masih ada persoalan hukum. Kita mengharapkan ini bisa diselesaikan dengan baik, apalagi Menteri ESDM Pak Ignasius Jonan sudah tidak keberatan dengan pencabutan izin PT EMM itu,” ungkap H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here