,

KKP Diminta Pangkas Proses Perizinan Boat

perizinan boat

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memangkas proses perizinan boat bagi nelayan. Tidak semua harus diurus ke Jakarta, tapi bisa dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di setiap provinsi dengan membuka gerai atau loket khusus.

Permintaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim, H Firmandez, Selasa, 3 Oktober 2017 menanggapi sulitnya nelayan mendapatkan dokumen perizinan untuk aktivitas melaut.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini mengaku prihatin dengan persoalan yang dihadapi oleh nelayan, seperti keluhan yang disampaikan para nelayan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh soal pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang setiap tahun harus diurus ke Jakarta.

“Nelayan bersama Panglima Laot (Panglima Laut-red) di sana mengeluh tentang panjangnya birokrasi dan proses pengurusan izin. Biayanya pun sampai Rp 100 juta per tahun, terutama untuk boat yang di atas 60 GT. Seandainya bisa diurus di provinsi baiayanya akan lebih murah. Jadi kita minta KKP untuk memangkas proses perizinan ini,” jelas Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI tersebut.

H Firmandez melanjutkan, KKP harus memberi kemudahan bagi nelayan dengan memangkas birokrasi pengajuan perizinan. Apalagi boat di Aceh umumnya milik pribadi, bukan perusahaan.

“Jadi itu banyak yang pribadi, mereka kadang kurang paham dengan administrasi dan sejenisnya. Apalagi pelayanan secara online melalui website dan e-service, yang mereka tahu adalah melaut dan menangkap ikan. Jadi nelayan harus dicerdaskan dan diberi kemudahan,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, banyaknya dokumen yang harus diurus oleh nelayan kadang kala membuat nelayan mengambil jalan pintas, yang itu tentunya merugikan mereka sendiri. Beberapa dokumen yang harus diurus antara lain: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

“Untuk memudahkan nelayan, KKP harus memperbanyak loket atau gerai perizinan di daerah, jangan semua harus ke Jakarta. Satu gerai untuk pengurusan semua izin. Birokrasinya harus dipangkas,” pungkas H Firmandez.[HK]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *