,

Kisah di Balik Polemik APBA

Aceh dan Riau merupakan dua provinsi yang terlambat menyerahkan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Di Aceh disebut sebagai RAPBA. Tolak Tarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif pemicunya. Kementerian Dalam Negeri pun turun tangan.

Mediasi dilakukan di Jakarta. Wakil dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipertemukan dengan wakil dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Tentang memanasnya pembahasan anggaran di Aceh dalam rapat mediasi di Jakarta, diceritakan kembali oleh Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek.

Reydonnyzar sendiri bertindak selaku tuan rumah, juga sebagai pihak yang memediasi dua pihak di Aceh yang bersitegang. ” Jadi intinya yang secara nyata dan fakta mengalami keterlambatan APBD karena dari by proses, tidak mendapatkan atau belum ada kesepakatan bersama,” kata Reydonnyzar, di Jakarta, Senin, 4 Januari 2016 lalu.

Pada tanggal 28 Desember 2015, kata Reydonnyzar, pihaknya memfasilitasi pertemuan antara dua pihak di Aceh, yakni pihak legislatif dan eksekutif. Suasana kebatinan memang sedang tegang. Karena sebelumnya, Gubernur Aceh telah mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Dalam suratnya, orang nomor satu di Serambi Mekah itu menyatakan bakal mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatasi kebuntuan pembahasan anggaran di Aceh.

” Gubernur Aceh, menyampaikan akan melaksanakan Pergub karena khawatir berlarut-larutnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau RAPBA,” katanya.

Menteri Tjahjo pun kata Reydonnyzar merasa terpanggil untuk melakukan mediasi dan fasilitasi. Akhirnya diputuskan untuk mempertemukan TAPD dengan badan anggaran parlemen Aceh. Termasuk mengundang Gubernur maupun Wakil Gubernur Aceh untuk duduk bersama pada tanggal 28 Desember 2015. ” Pertemuan pada tanggal 28 Desember itu berlangsung dari jam 10 pagi sampai setengah empat sore,” ujarnya.

Reydonnyzar mengakui, pertemuan berjalan alot. Bahkan kemudian memanas. Pembahasan pun melebar kemana-mana, sampai kepada persoalan pribadi dan politik masing-masing pihak. Karena sudah melebar kemana-mana, Reydonnyzar mengaku sampai menskor rapat sebanyak dua kali.

” Pukul setengah empat sore itu, intinya kemudian saya sampaikan bahwa rapat tidak perlu dilanjut karena memanas, kita sampaikan tunggu seminggu lagi. Saya minta cooling down, dan saya nyatakan saya gagal memfasilitasi dan memediasi mereka,”tutur Reydonnyzar.

Namun setelah dirinya mengucapkan itu, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dari tempat duduknya. Orang itu dengan lantang meminta dirinya selaku Dirjen Keuangan Daerah tetap melanjutkan mediasi. Bahkan dengan tegas pula, orang itu minta mediasi mesti selesai hari itu juga, jangan sampai gagal menemukan kesepakatan.

“Alhamdulilah satu orang berdiri, dan tetap meminta Dirjen Keuangan Daerah tetap memfasilitasi dan penyelesaian hari itu juga. Jangan biarkan ini tidak selesai. Begitu kata orang tersebut,”ujarnya.

Ia pun kemudian kembali menskor rapat. Rapat pun ia pindahkan ke ruangan lain. Setelah itu rapat berlangsung cair. Dua pihak yang bersitegang akhirnya sepakat. Dan, rapat pun berbuah manis.
” Akhirnya berbuah manis dan happy ending, mereka bukan hanya menemukan kesepakatan bersama tapi mereka saling berpelukan,” katanya.

Intinya pada tanggal 28 Desember itu, ujar Reydonnyzar, mereka sepakat akan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Kementerian Dalam Negeri, memberikan waktu tiga minggu untuk itu. Setelah itu, baru akan difasilitasi kembali pertemuan selanjutnya. Asistensi akan segera dilakukan.

” Insya Allah begitu mendapat persetujuan bersama, saya sampaikan nanti kembali ke Kemendagri, tapi intinya mereka terlambat memang,” katanya.

Apa yang terjadi di Aceh, kata Reydonnyzar sama juga dengan apa yang terjadi di Kepulauan Riau. Ada semacam cacat prosedur yang tak sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 58 tahun 2005, PP Nomor 16 tahun 2010 maupun Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Dalam PP Nomor 16 tahun 2010 pasal 78, dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu cacat prosedur. Paripurnanya cacat prosedur karena tidak kuorum. Tapi kemudian dinyatakan kuorum dan disampaikan ke Mendagri untuk minta dievaluasi.

” Dengan dasar itu kami mengkaji sejatinya bahwa tidak memenuhi syarat untuk dievaluasi. Dengan dasar itu, tanggal 31 Desember saya mengembalikan RAPBD yang dimaksud dengan mengembalikan ke Gubernur untuk kemudian dilakukan sidang paripurna kembali untuk mendapat persetujuan bersama,” urainya.

Hasil konfirmasi dia kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Riau yang baru, Nuryanto, mereka optimis akan menyelesaikan itu semua dalam waktu satu atau du hari. Pihaknya sendiri siap memediasi. Tapi mereka berjanji akan melakukan pembahasan kembali.

” Intinya yang nyata-nyata terlambat itu Aceh dan Kepri. Aceh itu, jangankan persetujuan bersama untuk RAPBA, terhadap KUA-PPAS saja belum ada kesepakatan bersama. Karena mereka akan bahas itu kembali.

” Tapi kan prinsip dasar sudah dulu antara kepala daerah, TAPD dan badan anggaran DPRD-nya. Yang penting sepakat. Soal pendidkan 20 persen sudah tercapai, kesehatan sudah tercapai 13 persen sekian, infrastruktur 16 persen. Nah, tinggal 64 persen belum tercapai,” tuturnya.

Tapi dirinya sendiri sudah meminta, agar menaikan itu, karena fiskal Aceh sangat bisa memenuhi belanja infrastruktur lebih dari 23 persen di atas rata-rata nasional yang hanya 22,86 persen. Secara fiskal, Aceh sangat kuat. Misalnya sekarang belanja infrastruktur sekitar 16 persen, sebenarnya bisa mencapai 23 persen. ” Mereka sepakat” katanya.[Agus Supriyatna]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *