,

KIP Verifikasi 33 Ribu KTP Dukungan Tiga Balon Gubernur

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan telah menerima dan akan menverifikasi 33.587 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan untuk tiga pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang maju lewat jalur independen.

Dukungan KTP yang dikirim oleh KIP Provinsi Aceh via Kantor PT Pos Indonesia pada Minggu, 21 Agustus 2016 tersebut masing-masing milik pasangan Balon Gubernur Zaini Abdullah – Nasruddin sebanyak 21.367 lembar, Zakaria Saman – Alaidinsyah sebanyak 7.994 lembar dan Abdullah Puteh – Sayed Mustafa Usab 4.226 lembar.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Aceh Selatan, Edi Saputra di Tapaktuan, Selasa, 23 Agustus 2016 mengatakan, meskipun secara resmi pelaksanaan verifikasi faktual tersebut akan dimulai sejak tanggal 24 Agustus hingga 6 September 2016, namun sejak Senin hingga Selasa (22-23 Agustus) pihaknya telah mulai melakukan persiapan.

Langkah persiapan yang telah dilakukan tersebut diantaranya adalah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh petugas PPK di 18 kecamatan dan petugas PPS 260 desa serta melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dalam wilayah Aceh Selatan.

Menurut dia, berdasarkan aturan baru penyelenggaraan Pilkada, proses verifikasi faktual syarat dukungan KTP terhadap pasangan calon yang maju lewat jalur perseorangan berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya proses verifikasi faktual dilakukan secara random (sampling) acak maka verifikasi kali ini dilakukan secara langsung kepada setiap pemilik KTP yang menyerahkan dukungan terhadap bakal calon tertentu.

“Sistem verifikasinya adalah petugas PPS mendatangi langsung setiap pemilik KTP untuk bertatap muka dan dilakukan wawancara secara langsung memastikan apakah benar yang bersangkutan telah menyerahkan dukungan KTP kepada pasangan bakal calon bersangkutan, jika pemilik KTP tersebut menolak memberikan dukungan maka petugas PPS mempersilahkan orang tersebut menandatangani Form BA5 yang berisi surat pernyataan tidak mendukung,” jelasnya.

Dia menjelaskan, ada empat langkah yang harus dilaksanakan oleh petugas PPS saat melakukan verifikasi faktual pertama petugas PPS harus mendatangi langsung alamat rumah pemilik KTP, jika yang bersangkutan tidak berhasil ditemui dirumahnya, maka langkah selanjutnya petugas PPS memberitahukan kepada tim sukses (Timses) pasangan bakal calon yang bersangkutan agar mengumpulkan pemilik KTP yang belum berhasil ditemui tersebut di sebuah tempat supaya dapat di verifikasi faktual oleh petugas PPS secara serentak.

Jika pun langkah itu tidak mampu dilakukan, kata Edi, maka petugas PPS menunggu pemilik KTP untuk datang ke kantor PPS dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Jika langkah inipun tidak berhasil, maka solusi terakhir adalah Timses pasangan bakal calon yang bersangkutan memfasilitasi pihak PPS untuk dilakukan video confrense secara langsung dengan pemilik KTP. Langkah itu tidak boleh via telepon melainkan harus melalui panggilan video, sebab petugas PPS harus bisa bertatap muka langsung dengan pemilik KTP, jika seluruh langkah tersebut tidak mampu juga dilaksanakan maka dukungan KTP dari orang bersangkutan dianggap batal,” tegasnya.

Edi Saputra menyatakan, langkah proaktif penyelenggara pemilu dengan cara jemput bola secara langsung tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa syarat dukungan KTP terhadap pasangan bakal calon tertentu benar-benar didapatkan dengan cara legal (resmi) bukan dengan cara illegal seperti temuan kasus yang terjadi sebelumnya.

“Dengan pola seperti ini, kami yakin dukungan KTP terhadap pasangan bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan tersebut benar-benar didapatkan langsung dari pemilik KTP bersangkutan, bukan didapatkan dari oknum calo yang mengambil keuntungan dari hasil penjualan KTP milik masyarakat,” katanya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *