,

KIP Aceh Selatan Terima Anggaran Pilkada Rp21,6 M

TAPAKTUAN – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, menerima alokasi anggaran dari KIP Provinsi Aceh sebesar Rp 21,672 miliar. Dana dari APBA 2016 itu digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 mendatang.

Pengalokasian anggaran sumber APBA tersebut khusus diterima oleh KIP Aceh Selatan karena hanya turut terlibat menyelenggarakan Pilkada serentak tahap dua Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017. Sedangkan terhadap pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan baru akan berlangsung pada Pilkada serentak tahap tiga bulan Juni 2018 mendatang.

“Anggaran yang diterima KIP Aceh Selatan tersebut seluruhnya berjumlah Rp 21,672 miliar dari usulan yang diajukan Rp 26 miliar. Anggaran tersebut akan dipergunakan antara lain untuk honor panitia penyelenggara adhoc seperti PPK, PPS, KPPS dan operasional kantor,” jelas Ketua Divisi Keuangan dan Logistik KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi, Kamis, 26 Mei 2016.

Sementara, Ketua KIP Aceh Selatan, Khairunis menyebutkan, sebagai persiapan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2017, pihaknya telah mulai turun ke seluruh kecamatan untuk menyosialisasikan pra tahapan Pilkada. Langkah ini dinilai penting harus dilakukan segera karena masih banyak masyarakat Aceh Selatan yang belum mengerti maksud Pilkada serentak termasuk perbedaannya antara daerah lain di Indonesia dengan di Aceh.

“Tugas kami memberikan penjelasan agar pelaksanaan Pilkada dipahami publik secara menyeluruh. Kami juga menyampaikan butir-butir penting tentang periodesasi, hukum dan perbedaan Pilkada serentak di Aceh dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Khairunis.

Apalagi, sambungnya, pelaksanaan Pilkada serentak di Aceh terdapat perbedaan secara khusus yang tidak berlaku di Provinsi dan daerah lain di Indonesia. Karena di Aceh ada point tambahan, antaranya Uji kemampuan baca Al Quran dan syarat pencalonan yang mengacu kepada UUPA.

Dibagian lain dia juga menjelaskan bahwa, karena hingga saat ini belum ada kejelasan terkait payung hukum pelaksanaan Pilkada di Provinsi Aceh karena Pemerintah Aceh dengan pihak DPRA belum mengesahkan Qanun (Perda) Pilkada, maka pihak KIP Aceh bersama seluruh KIP Kabupaten/kota terpaksa harus berpedoman kepada Qanun Nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Sosialisasi pra tahapan diantaranya sudah selesai kami laksanakan di Kecamatan Samadua pada tanggal 12 Mei 2016 lalu, kemudian berlanjut di Kecamatan Trumon Tengah 17 Mei lalu dan di Kecamatan Labuhanhaji tanggal 18 Mei lalu. Pelaksanaan sosialisasi terhadap beberapa kecamatan lainnya terus berlanjut hingga bulan Juni mendatang,” kata Khairunis.

Untuk memastikan penjelasan tersebut benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat, pihaknya mengundang pejabat unsur muspika,seluruh imum mukim, para kepala desa, tokoh pemuda, tuha peut serta cerdik pandai lainnya.

“Setelah tahap pra sosialisasi ini selesai, maka tahapan selanjutnya akan berlanjut proses seleksi perekrutan anggota PPK, PPS dan KKPS yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 12 Juni sampai 20 Juli 2016 mendatang,” pungkasnya.[HM]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *