,

Ketua Tidak Bisa Nyaleg, Kader Golkar Aceh Kena Imbas

BANDA ACEH – Dicoretnya nama Ketua DPD 1 Golkar Aceh, TM Nurlif dari daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI karena pernah terlibat kasus korupsi, ikut berimbas pada Bacaleg Golkar lainnya di Aceh, baik di tingkap DPRK, DPRA maupun untuk Bacaleg DPR RI.

Sumber di kalangan internal Golkar Aceh mengungkapkan, banyak pihak kini mulai mempertanyakan keseriusan Golkar di Aceh dalam menjalankan slogan “Golkar Bersih” sebagaimana didengung-dengungkan di tingkat nasional.

“Tapi kita patut berterima kasih juga kepada DPP Golkar yang sudah memperjelas hal ini. Dicoretnya nama Ketua DPD 1 Aceh dari pencalegan ini menegaskan bahwa Golkar benar-benar ingin bersih. Namun, masalahnya sekarang adalah, bila di tingkat DPP ingin bersih-bersih, bagaimana dengan DPD 1 Aceh yang ketuanya pernah tersandung kasus korupsi? Apakah Golkar Aceh tidak ingin bersih-bersih?” tanyanya.

Masih menurut sumber tersebut, pasca dicoretnya nama TM Nurlif dari daftar Bacaleg untuk DPR RI karena ditolak KPU akibat pernah jadi terpidana kasus korupsi, kini sejumlah kader Golkar di Aceh yang mulai terkena dampaknya. Apa lagi dengan penolakan KPU tersebut, publik jadi tahu bahwa Ketua DPD 1 Golkar Aceh pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus suap Miranda Gultom.

“Ya, itu tadi, publik mulai menilai miring Golkar Aceh. Ini menjadi sandungan bagi kader-kader Golkar yang maju dalam pemilu legislatif 2019 ini. Bila di pucuknya saja tidak bersih, bagaimana di akar rumpunnya, ini yang berat dan menguras energi untuk dijelaskan ke publik. Namun kami akan terus bersama-sama berusaha memperbaiki citra Golkar Aceh agar kader-kader terbaik Golkar bisa menang dalam pada pemilu legislatif yang sudah di depan mata ini,” lanjutnya.

Karena itu, untuk mewujudkan Golkar bersih dari tingkat nasional hingga ke daerah, DPP Golkar diminta mengambil sikap tegas terhadap persoalan di tubuh Golkar Aceh. Upaya bersih-bersih di DPD 1 Golkar Aceh sangat penting untuk menjaga marwah dan wibawa Golkar di mata masyarakat.

“Persoalan ini tidak boleh dilihat secara sederhana. Ini bagai mengangkat batang terendam, kasus lama tapi mempengaruhi partai dan kader-kader partai di daerah. Jadi saya rasa DPP Golkar harus mengambil sikap,” harap sumber tersebut.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *