,

Ketua KPA/PA Aceh Selatan Tolak Perubahan Bendera Aceh

TAPAKTUAN – Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dalam pertemuan di Istana Wapres Jakarta beberapa waktu untuk merubah bentuk Bendera Aceh, ditolak keras oleh mantan kombatan GAM dan kader Partai Aceh di Aceh.

Sikap penolakan itu tidak hanya disampaikan oleh anggota DPRA dan DPRK se-Aceh dari Fraksi Partai Aceh dalam pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf serta Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin, 2 Mei 2016 kemarin, tapi juga disuarakan oleh para mantan kombatan GAM dan kader Partai Aceh di daerah-daerah.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA) Kabupaten Aceh Selatan, Tgk Irhafa Manaf, kepada wartawan di Tapaktuan Selasa, 3 Mei 2016 menegaskan, pihaknya menolak keras permintaan Wapres Jusuf Kalla kepada Pemerintah Aceh untuk merubah bentuk bendera Aceh tersebut.

Menurutnya, status Bendera Aceh tersebut telah resmi berlaku di Provinsi Aceh karena Qanun (Perda) terkait bendera tersebut telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Aceh dan DPRA.

“Sesuai aturan yang berlaku, selama 60 hari setelah Qanun tersebut disahkan tidak ada keputusan pembatalan secara resmi oleh Pemerintah Pusat, maka secara otomatis Qanun tersebut telah berlaku di Aceh,” tegasnya.

Seharusnya, sambung Tgk Irhafa Manaf, jika Pemerintah Pusat tidak merestui bentuk Bendera Aceh tersebut, kenapa tidak dari awal ditolak sebelum qanun terkait bendera disahkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA.

“Jika memang Pemerintah Pusat tidak setuju, kenapa tidak dari awal ditolak sehingga qanun terkait bendera Aceh tersebut tidak sampai disahkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA, namun yang terjadi justru setelah disahkan qanun baru mencuat aksi penolakan oleh Pemerintah Pusat,” sesalnya.

Menyikapi hal itu, Tgk Irhafa Manaf meminta kepada Pemerintah Pusat agar tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan (over) kepada rakyat Aceh, seolah-olah dengan disetujuinya pengibaran bendera Aceh tersebut maka Provinsi Aceh akan merdeka atau pisah dengan Indonesia.

“Bentuk Bendera Aceh tersebut telah sesuai dengan butir MoU Helsinki, Finlandia. Dan dalam MoU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa Provinsi Aceh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penggunaan bendera sendiri tidak lebih hanya pemberian kekhususan bagi Aceh supaya ada beda dengan Provinsi lain di Indonesia, sehingga tidak pantas Pemerintah Pusat curiga berlebihan terhadap Aceh,” tegasnya.

Meskipun demikian, sambung Irhafa Manaf, pihaknya atas nama seluruh mantan kombatan GAM dan kader Partai Aceh di lapangan, tetap mematuhi instruksi dari pimpinan, sebab jika belum ada perintah maka pihaknya tetap tidak melakukan pengibaran bendera tersebut.

“Kami tetap tunduk dan patuh terhadap instruksi pimpinan. Jika memang bendera tersebut belum bisa dinaikkan maka kami tidak mengibarkannya. Sejauh ini kami masih mengikuti arahan pimpinan,” ucapnya.[HM]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *