,

Kepala Dinas Kependudukan Aceh Selatan Ditahan

TAPAKTUAN – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Selatan, TA ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. TA ditahan terkait kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Aceh Selatan.

Kasus yang membelitnya terjadi pada proyek pembebasan lahan Terminal Tipe C Kecamatan Labuhanhaji seluas 17.477 hektar sumber anggaran APBK tahun 2010 dan 2011 senilai Rp 1,2 miliar lebih. TA kini menjadi tahanan titipan aksa di Rutan Kelas IIB Tapaktuan.

Kajari Aceh Selatan, Irwinsyah SH yang sudah sempat ditemui wartawan Rabu 16 November 2016 sekitar pukul 17.00 WIB di depan kantornya, menolak konfirmasi wartawan terkait penahanan tersebut dengan alasan buru-buru mau berangkat.
 
Sementara itu, Kepala Rutan kelas IIB Tapaktuan, Irman Jaya yang dihubungi wartawan di Tapaktuan, Kamis 17 November 2016 membenarkan bahwa pihaknya telah menerima tiga orang tersangka dugaan korupsi dalam kasus yang berbeda sebagai tahanan titipan kejaksaan di lembaganya.
 
“Para tersangka tersebut di tahan secara berturut-turut yakni Drs TA dan K di tahan pada Selasa 15 November 2016 dan mantan Direktur PDAM Tirta Naga berinisial JZ ditahan pada Rabu 16 November 2016,” kata Irman Jaya.
 
Menurutnya, mantan Direktur PDAM Tirta Naga Tapaktuan berinisial JZ ditahan di kamar nomor 12 dan Drs TA dan K ditahan di kamar nomor 6. “Karena kasus yang menjerat para tersangka terkait dugaan korupsi, maka nantinya mereka akan dibawa ke Banda aceh oleh pihak Kejari Aceh Selatan untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Jadi keberadaan mereka di Rutan Tapaktuan sifatnya hanya sementara,” jelas Irman Jaya.
 
Sebelumnya,  tim penyidik dari Satreskrim Polres Aceh Selatan sudah mengusut kasus tersebut sejak tahun 2014 dan telah dinaikkan ke tahap penyidikan pada bulan Oktober 2015 lalu.
 
Setelah selesai gelar perkara di Polres Aceh Selatan hingga berlanjut ke Polda Aceh, pada bulan Maret 2016 lalu, kasus ini telah dilakukan pelimpahan tahap satu ke Kejari Aceh Selatan.
 
“Kasus itu sudah kami lakukan pelimpahan berkas tahap dua ke Kejari Aceh Selatan beberapa waktu lalu. Pelimpahan berkas tahap dua selain menyerahkan seluruh keterangan dan alat bukti juga menyerahkan tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Darmawanto, Kamis 17 November 2016.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Tipe C Labuhanhaji yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan, berlangsung dalam dua tahap. Untuk tahap pertama pada tahun 2010 dibebaskan tanah seluas 9.000 meter lebih dan selanjutnya tahap dua pada tahun 2011 seluas 8.000 meter lebih sehingga totalnya berjumlah 17.477 meter.
 
“Harga tanah tersebut dibayar mencapai Rp 69.000/meter. Padahal berdasarkan ganti rugi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengadaan tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 3 Tahun 2007, harga tanah tersebut seharusnya sebesar Rp 20.000/meter. Di situlah dasar dugaan telah terjadinya penggelembungan (mark up) harga tanah tersebut,” ungkap Darmawanto.
 
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, kasus dugaan korupsi dengan cara penggelembungan (mark up) harga pengadaan tanah Terminal tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 582 juta.[Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *