,

Kementerian Keuangan Hapus Rp13 M Utang PDAM Tirta Naga

TEROPONGACEH.COM | TAPAKTUAN – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menghapus Rp 13 miliar utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Naga, Tapaktuan, Aceh Selatan melalui hibah non tunai.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Aceh Selatan, Fujianto, Kamis, 8 September 2016. “Kebijakan ini tidak hanya terhadap Pemkab Aceh Selatan melainkan juga berlaku terhadap daerah lainnya di seluruh Indonesia,” jelas Fujianto.

Fujianto melanjutkan, atas penghapusan utang tersebut Pemkab Aceh Selatan memberi apresiasi dan sangat berterimakasih atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tersebut, karena dengan keluarnya keputusan itu maka tidak ada lagi beban pemerintah daerah untuk melunasi utang tersebut kepada pemerintah pusat.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas PDAM Tirta Naga Tapaktuan, Bahtiar AR. “Benar, kebijakan itu sudah keluar bahkan kalau tidak salah sudah dibuat surat perjanjian bersama antara Pemkab Aceh Selatan dengan Kementerian Keuangan, tapi sejauh ini saya belum mengetahui secara persis sudah sejauh mana tindak-lanjutnya, untuk lebih jelasnya coba tanyakan langsung kepada Plt Direktur PDAM,” kata Bahtiar.

Sementara itu, Plt Direktur PDAM Tirta Naga Tapaktuan, Eki Firman menyebutkan bahwa kebijakan penghapusan utang PDAM bersama beberapa utang lainnya antara Pemkab Aceh Selatan dengan Pemerintah Pusat dapat dipastikan akan terealisasi dalam waktu dekat ini karena kebijakan tersebut telah dituangkan atau sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam PMK tersebut, kata dia, skema penghapusan utang tetap dilakukan dengan cara hibah non cas, artinya bahwa Pemerintah Pusat menghibahkan seluruh dana tersebut kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia yang selama ini masih memiliki utang kepada pemerintah pusat dengan syarat hibah tanpa ada anggaran tunai (non cas). “Judulnya saja berubah menjadi hibah non cas, namun intinya tetap penghapusan utang,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan itu nantinya akan dituangkan ke dalam surat perjanjian bersama antara Pemkab Aceh Selatan dengan Pemerintah Pusat, namun surat perjanjian itu tidak akan ditandatangani oleh pihak Kementerian Keuangan jika pemerintah daerah belum menyelesaikan pembuatan Peraturan daerah (Perda) atau qanun yang mengatur tentang kebijakan penghapusan utang tersebut.

“Pihak Kementerian Keuangan memberikan batas waktu terakhir kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembuatan qanun sampai tanggal 23 September 2016. Draft qanun saat ini sedang disusun oleh Bagian Hukum Setdakab Aceh Selatan, jika sudah selesai maka draft tersebut segera diserahkan kepada pihak DPRK Aceh Selatan supaya dapat dibahas dan disahkan bersama,” jelasnya.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *