Kemenkumham Resmikan 42 Desa Sadar Hukum di Aceh Tamiang

0
182

KUALA SIMPANG – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) meresmikan 42 desa sadar hukum di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kesemua desa tersebut dinilia sebagai desa dengan tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Persmian dilakukan di Kuala Simpang, Senin, 11 Februari 2018.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Benny Riyanto, menyebutkan tidak mudah mendapat predikat desa sadar hukum. Kementerian Hukum dan HAM memberi penilaian dari 4 dimensi, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan dan demokrasi dan regulasi.

Jika desa dimaksud mampu memenuhi 4 hal ini, maka kemudian desa tersebut baru bisa dikatakan sebagai desa yang sadar hukum. Sebanyak 42 desa di Aceh Tamiang menurut Benny Riyanto tergolong dalam kategori kampung tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi. “Bobot penilaian skor di atas 140. Penetapan desa sadar hukum diharapkan jadi percontohan bagi desa lain dalam meningkatkan kesadaran hukum di daerahnya,” ujarnya.

Keberhasilan Aceh Tamiang, kata Benny Riyanto tidak terlepas dari upaya pembinaan pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum HAM Aceh.
“Desa sadar hukum di Aceh akan terus bertambah. Kami berharap dukungan pembinaan dari bupati dan gubernur melalui kegiatan penyuluhan hukum. Silakan libatkan penyuluh hukum di Kanwil Kemenkumham,” harap Benny.

Selain meresmikan 48 Desa Sadar Hukum, Kemenkumham juga mengukuhkan SMK Negeri 1 Karang Baru Kuala Simpang sebagai bagian dari Komunitas Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM.

Selain itu juga ditandatangani Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa pemberian bantuan pembuatan produk hukum, pelayanan hukum dan pembinaan terhadap narapidana. Lewat kerjasama itu, diharapkan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif menjadi lebih berkualitas, terutama sekali dapat memenuhi asas keadilan, partisipatif dan keterlaksanaan.

“Artinya, bantuan hukum dan pelayanan hukum oleh pemerintah akan diperkuat sehingga memberi manfaat besar bagi mereka yang mencari keadilan hukum,” tambah Benny.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Agus Toyib, menyebutkan peresmian desa sadar hukum di Aceh Tamiang dimaksudkan agar terwujudnya masyarakat yang cerdas dan patuh terhadap hukum tanpa paksaan. Masyarakat, diharapkan bisa tergerak untuk menghargai dan patuh demi tegaknya supremasi hukum di daerahnya.

Dengan dikukuhkannya Komunitas Pelajar Pegiat (Koppeta) HAM di Aceh Tamiang juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman HAM di kalangan pelajar. Daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara itu merupakan pilot project dari program tersebut.[rls]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here