,

Kemenhub Diminta Siapkan Instrumen Pengawasan Transportasi Online

JAKARTA – Pasca putusan Mahkamah Angung (MA) yangmencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta menyiapkan instrument pengawasan transportasi daring/online. Negara diharapkan hadir dalam mengatur bisnis transportasi berbasis aplikasi ini.

Permintaan itu disapaikan anggota Komisi V DPR RI, H Firmandez. Komisi V merupakan komisi yang menbidangi urusan insfrastruktur dan perhubungan. Politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini menilai, kehadiran pemerintah sangat penting mengawasi praktik bisnis transportasi dan menjaga keseimbangan dalam penataan transportasi secara nasional.

H Firmandez menjelaskan, setelah sejumlah pengemudi transportasi daring/online menggugat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 lewat perkara tata usaha negara di Mahkamah Agung. Pada 21 Agustus 2017 MA mengabulkan gugatan tersebut dengan mencabut Permenhub 26 Tahun 2017. Sedikitnya 14 poin yang dianggap bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Beberapa point yang dicabut antara lain; tarif berdasarkan agrometer tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi, penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, dilengkapi dengan STNK atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawas, pelayanan dari pintu ke pintu di kawasan perkotaan, angkutan orang dengan tujuan tertentu, untuk memperoleh izin perusahaan harus memiliki STNK atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kenderaan bermotor dimana harus memiliki minimal 5 kenderaan.

“Pasca Keputusan MA tersebut masyarakat seakan tidak terlindungi oleh negara karena negara tidak hadir dalam bisnis transportasi berbasis aplikasi ini. Jika ada persengketaan antara penumpang dan pengemudi, urusannya perdata dan pemerintah tidak bisa ikut campur,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Atas dasar itu, H Firmandez meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mengkaji Pencabutan Permenhub 26 tahun 2017 tersebut dan segera mempersiapkan instrument untuk mengawasi praktik bisnis transportasi dimana pun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional

“Kementerian perhubungan juga kita harap secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pengeturan transportasi berbasis aplikasi ini tidak menimbulkan konflik antara pengemudi transportasi konvensional dan pengemudi transportasi aplikasi,” harapnya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *