,

Kemenhub Diminta Ambil Alih Pengelolaan Bandara Malikussaleh

LHOKSEUMAWE – Kementerian Perhubungan diminta untuk segara mengambil alih pengelolaan dan melakukan peremajaan Bandar Udara (Bandara) Malikussaleh di Aceh Utara dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kwalahan mengelola bandara tersebut, setiap tahun harus disubsidi sekitar Rp 1,2 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp 600 juta per tahun.

“Kita minta Kementerian Perhubungan bisa segera mengambil alih pengelolaan Bandara Malikussaleh, untuk kemudian membangun berbagai infrastruktur pendukung dan perpanjangan landasan pacu pesawat. Selama ini itu kan subsidi terus dari pemerintah daerah,” jelas anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2, H Firmandez, Minggu, 21 Januari 2018.

H Firmandez yang juga anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, dalam berbagai kesempatan selalu mengupayakan agar peremajaan Bandara Malikussaleh bisa segera dilakukan.

“Kita dorong terus pihak Kementerian Perhubungan selaku mitra Komisi V untuk secepatnya bisa mengambil alih pengelolaan Bandara Malikussaleh. Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib juga sudah menyampaikan hal ini kepada kami saat Komisi V melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bener Meriah dan Bireuen beberapa waktu lalu,” ungkap H Firmandez.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI ini melanjutkan, peremajaan dan pembangunan infrastruktur Bandara Malikussaleh sangat penting dilakukan untuk mendukung beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

“Koneksitasnya nanti ke situ, mendukung kawasan KEK Arun Lhokseumawe, serta mendukung destinasi pariwaisata di Aceh Utara dan sekitarnya. Kita berharap status Bandara Malikussaleh bisa ditingkatkan,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, Untuk mendukung peningkatan status bandara tersebut, Kementerian Perhubungan diminta melakukan perpanjangan landasan pacu atau runway agar bisa didarati pesawat berbadan lebar.

“Intinya, peremajaan dan pembangunan infrastruktur Bandara Malikussaleh kita upayakan ditanggung pemerintah melalui APBN, karena jika terus mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara sangat tidak mungkin, setiap tahun harus disubsidi, sementara APBK Aceh Utara terbatas. Bahkan akhir 2017 utang Pemkab Aceh Utara kepada pihak ketiga sudah mencapai Rp 200 miliar,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *