,

Kejari Tolak Tio Achriyat jadi Tersangka Kasus Terminal Labuhanhaji

LABUHANHAJI – Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapaktuan menolak pelimpahan berkas dugaan korupsi pengadaan tanah terminal Tipe C, Labuhanhaji, sumber APBK Aceh Selatan tahun 2010 dan 2011 senilai Rp 1,2 miliar dari tim penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Aceh Selatan, karena dinilai belum memenuhi unsur alias masih P19.

Penolakan dilakukan karena pihak penyidik Satreskrim dinilai tidak tepat menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Aceh Selatan Drs Tio Achriyat sebagai tersangka.

Soalnya, Tio Achriyat yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan itu, pada saat berlangsungnya proses pengadaan tanah terminal Labuhanhaji, berstatus sebagai anggota tim sembilan. Sementara tim sembilan yang dibentuk oleh Pemkab Aceh Selatan terkait pengadaan tanah terminal tersebut diketuai langsung oleh mantan Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini MSi.

Pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Tipe C Labuhanhaji yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan tersebut, berlangsung dalam dua tahap. Untuk tahap pertama pada tahun 2010 dibebaskan tanah seluas 9.000 meter lebih dan selanjutnya tahap dua pada tahun 2011 seluas 8.000 meter lebih sehingga totalnya berjumlah 17.477 meter.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapaktuan, Irwinsyah SH yang dikonfirmasi melalui Kasie Pidana Khusus (Pidsus), Hendra PA SH di Tapaktuan, Rabu, 1 Juni 2016 membenarkan bahwa pihaknya telah dua kali mengembalikan berkas dugaan korupsi pengadaan tanah terminal Labuhanhaji yang di limpahkan oleh pihak Polres Aceh Selatan. “Benar, sudah dua kali kita tolak, karena belum memenuhi unsur,” ujar Hendra.

Menurutnya, keputusan tim penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan turut menetapkan mantan Kadis Perhubungan, Tio Achriyat sebagai tersangka, tidak masuk logika hukum yang berkeadilan bagi pihaknya. Dalam kasus ini, selain Tio Achriyat, tim penyidik Satreskrim Polres Aceh Selatan juga menetapkan penjual tanah bernama Syafrawi sebagai tersangka.

Pasalnya, dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dipelajari pihaknya, Tio Achriyat benar-benar tidak menerima hasil dugaan korupsi dengan cara mark up harga penjualan tanah yang diperkirakan merugikan keuangan negara mencapai Rp 582 juta tersebut.

Hendra mengatakan, Tio Achriyat selaku Kadis Perhubungan saat itu telah beritikat baik memperjuangkan pembangunan terminal tipe C yang anggarannya bersumber dari Pusat. Anggaran pembangunan terminal yang sudah tersedia tersebut baru akan turun jika Pemkab Aceh Selatan mampu menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan terminal.

Menurut pihak Kejari Tapaktuan, yang pantas bertanggungjawab dalam kasus tersebut adalah pihak penjual tanah yaitu Syafrawi. Sebab dia yang membeli tanah kepada masyarakat setempat dengan harga mulai Rp 25.000/meter (di bagian dalam) sampai harga Rp 100.000/meter (di bagian pinggir jalan raya).

Namun sayangnya, Syafrawi justru tidak menjual kembali sesuai harga yang dibeli pada masyarakat tersebut kepada Pemkab Aceh Selatan. “Jika pun dia mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut, seharusnya keuntungan yang diambil tidak terlalu tinggi,” kata Hendra.

Dia mengungkapkan, dari hasil negosiasi harga dengan tim sembilan, saat itu Syafrawi sempat mematok harga mencapai Rp 90.000/meter. Setelah dinegosiasikan, akhirnya berhasil dicapai kesepakatan harga sebesar Rp 69.000/meter.

“Harga sebesar itu tergolong mahal dan tidak sesuai harga standar. Sebab harga di pasaran yang dijual masyarakat setempat maksimal sekitar Rp 60.000/meter,” sebut Hendra.

Dari kronologis tersebut, sambung Hendra, maka pihaknya menyimpulkan bahwa tidak ada alasan menyeret Tio Achriyat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah terminal tersebut. “Dalam penegakan hukum, kita juga harus memakai hati nurani. Sayang jika kita masukkan orang yang tidak bersalah ke penjara,” tandasnya.

Saat ditanya bagaimana solusi agar pelimpahan berkas perkara dari Polres Aceh Selatan tidak wara-wiri tanpa ada kejelasan, Hendra mengatakan, satu-satunya solusi untuk menuntaskan kasus itu adalah pihak Polres Aceh Selatan harus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tio Achriyat.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *