,

Kejari dan BPJS Kesehatan Kerjasama Penanganan Hukum

TAPAKTUAN – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Tapaktuan, Aceh Selatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tapaktuan melakukan perpanjangan kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Perpanjangan jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kajari Aceh Selatan, Munif SH dengan Kepala BPJS Cabang Tapaktuan, dr Neni Fajar di aula Kantor Kejari, Tapaktuan, Kamis, 9 November 2017.

Ikut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan Basyarudin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Ridwansyah serta jajaran pejabat dari BPJS dan Kejari setempat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, dr. Neni Fajar menyatakan, kesepakatan kerjasama tersebut dipandang sangat strategis terutama dalam hal penegakan hukum serta kepatuhan pendaftaran dan pembayaran iuran/tunggakan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Namun, sampai saat ini masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan badan usahanya menjadi peserta BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sesuai fungsinya, kata dia, pihak Kejari berhak melakukan pengawasan, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan bahkan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti belum mematuhi ketentuan aturan tersebut.

“Poin- poin yang mengatur hal itu telah di tuangkan dalam naskah kerjasama yang telah ditandatangani bersama tersebut,” ujarnya.

Kajari Aceh Selatan, Munif, SH, MH mengatakan, digelarnya forum kerjasama tersebut untuk memperkuat koordinasi antar instansi, sehingga program – program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Karena itu, ia mengharapkan kepada para pelaku usaha di wilayah kerjanya untuk patuh mendaftarkan diri dan mendaftarkan pekerjanya ke Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Selama ini kami tidak tahu berapa jumlah perusahan di Tapaktuan, umumnya di Aceh Selatan yang aktif dan berapa jumlah tenaga kerjanya,” akunya.

Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk aktif turun ke lapangan mendata perusahaan, kecuali perusahaan kecil. “Sehingga kita tahu berapa jumlah tenaga kerja di daerah ini,” pintanya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *