,

Kadisdukcapil Ditahan, Dewan Minta Pemkab Cari Solusi Pengganti

TAPAKTUAN – Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, meminta kepada Pemkab setempat segera mencari solusi terkait telah ditahannya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) berinisial TA oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) pada 15 November 2016 lalu, atas kasus dugaan mark up pengadaan tanah terminal Tipe C Labuhanhaji.

alasannya, pasca penahanan TA yang merupakan mantan Kadis Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Aceh Selatan di Rutan Kelas IIB Tapaktuan tersebut, proses pelayanan surat-surat kependudukan selama ini terpaksa harus dilayani dari dalam Rutan.

“Selama yang bersangkutan masih ditahan di Rutan Tapaktuan okelah pengurusan surat-surat kependudukan masih bisa dilayani. Tapi yang jadi persoalannya bagaimana jika saudara TA sudah dibawa ke Banda Aceh untuk menjalani proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Makanya, supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu, kami minta kepada Pemkab Aceh Selatan segera mencari solusi bijak terkait persoalan tersebut,” harap Alja Yusnadi, Kamis, 1 Desember 2016.

Legislator dari Partai PDIP ini menyarankan, jika memang kasus yang menjerat TA dinilai tidak berimplikasi hukum berat sehingga diperkirakan TA akan berpeluang bebas dari jeratan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor nantinya, maka pihaknya meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan sementara yang bersangkutan.

“Sebenarnya, momen ini dapat di lakukan Pemkab Aceh Selatan secara sekaligus dengan rencana mutasi dan rotasi pejabat secara besar-besaran dalam bulan Desember 2016 ini menindaklanjuti telah berlakunya Qanun perangkat daerah yang baru,” jelasnya.

Pihaknya, sambung Alja, tetap mendukung apapun langkah yang akan diambil Pemkab Aceh Selatan menyikapi penahanan Kadisdukcapil oleh pihak Kejari tersebut, sejauh langkah itu tidak sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. “Permintaan kami hanya satu, yaitu pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan lancar tanpa ada kendala dan hambatan apapun,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan, Drs Iwan Masdi mengatakan, sejak penahanan atasannya oleh Kejari pada tanggal 15 November 2016, pihaknya memastikan bahwa pelayanan surat-surat kependudukan terhadap masyarakat tetap berjalan lancar seperti biasa.

“Penandatanganan surat-surat yang sifatnya penting harus langsung kepala dinas tetap berjalan seperti biasa tanpa ada kendala berarti. Sebab pihak Rutan Kelas IIB Tapaktuan memberikan akses berkunjung kepada staf kami dalam satu hari sebanyak dua kali yakni pukul 11.00 WIB dan pukul 15.00 WIB, sehingga seluruh surat kami pastikan tidak ada yang menumpuk di kantor,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Sekretaris daerah (Sekda) Aceh Selatan H Nasjuddin, juga memastikan bahwa selama ini pelayanan terhadap masyarakat di Disdukcapil Aceh Selatan tetap berjalan normal seperti biasa.

“Kalau pelayanan terhadap masyarakat kami pastikan sama sekali tidak terganggu, karena penandatanganan surat-surat penting masih bisa ditangani oleh saudara TA dari Rutan kelas IIB Tapaktuan,” tegas Nasjuddin.

Meskipun demikian, Nasjuddin menyadari betul bahwa kondisi seperti itu tidak mungkin terus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, terlebih yang bersangkutan nantinya akan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Banda Aceh.

“Untuk pengganti beliau tentu saja sudah kami pikirkan, namun prosesnya masih menunggu waktu yang tepat, sebab dalam mengambil kebijakan itu tidak semudah membalik telapak tangan karena selaku instansi yang berhubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri ada aturan yang harus di sesuaikan dan dikoordinasikan dengan pihak kementerian bersangkutan,” jelas Nasjuddin.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *