,

Janji Jepang dan Syariat Islam di Aceh

Sebelum melakukan pendudukan di Aceh, Jepang berjanji akan membawa suasana baru pasca pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Aceh. Berbagai lembaga dibentuk untuk pemberlakuan syariat Islam.

Pada tanggal 13 Maret 1942, tentara Jepang melakukan pendaratan di Aceh, setelah Belanda menyerah kalah kepada sekutu. Pendaratan Jepang berlangsung mulus tanpa ada perlawanan, karena segala sesuatu telah diatur dengan baik. Mereka diterima oleh masyarakat Aceh dengan baik karena berjanji akan membawa suasana baru setelah Belanda pergi.

Prof DR Ismail Suny SH MCL dalam buku Bunga Rampai Tentang Aceh menjelaskan, sebelum melakukan pendaratan di Aceh, Jepang terlebih dahulu menyampaikan pernyataan melalui radio dan selebaran bahwa syariat Islam akan dapat dijalankan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari tanpa halangan apa pun.

Setelah setahun menduduki Aceh, pada awal Januari 1943 Jepang memenuhi janjinya, seorang ulama keturunan Sultan Aceh, Tuanku Abdul Azis diangkat menjadi penasehat pemerintah Jepang di Aceh dalam urusan Islam untuk seluruh Aceh.

Namun pengangkatan Tuanku Abdul Azis tidak memuaskan golongan ulama. Para ulama Aceh menginginkan ulama lain. Jepang kemudian membatalkan pengangkatan Tuanku Abdul Azis, dan membentuk majelis lain yang melibatkan banyak ulama di dalamnya bersama Tuanku Abdul Azis. Majelis itu dinamai Sedan-Jaku, yakni Majelis Agama Islam untuk bantuan kemakmuran Asia Timur Raya.

Majelis ini diketuai oleh Tuanku Abdul Azis, sebagai wakilnya diangkat Teungku Muhammad Daod Beureueh dan Teungku Muhammad Hasjbi, serta beberapa ulama terkemuka lainnya sebagai anggota majelis.

Residen Jepang di Aceh, Ziino dalam pidatonya saat peresmian Sedan-Jaku mengatakan, pembentukan majelis tersebut semata-mata untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh secara sempurna, sebagaimana dijanjikan Jepang sebelum mendarat di Aceh.

Selanjutnya Jepang juga membentuk mahkamah agama yang dinamai syukyo hoin. Lembaga ini merupakan pengadilan agama yang mulai beroperasi pada 1 Januari 1944. Jepang menyebutnya pembentukan lembaga peradilan itu sebagai hadiah Pemerintah Jepang pada ulang tahun kedua pendaratan di Aceh.

Selain itu, Jepang juga mengangkat seorang ulama, Teungku Ismail Yakub sebagai pemeriksa sekolah agama seluruh Aceh atau Shu-shu Kyo – Gakku Shigakku yang bertugas mengadakan pengawasan atas pendidikan agama.

Dalam bidang pemerintahan, sebelumnya pada tanggal 8 November 1943 Jepang membentuk Badan Perwakilan di Sumetara (Sumatera Seiji Sanyo). Kemudian pada 17 Mei 1944 dikeluarkanlah peraturan oleh Residen Aceh mengenai pembentukan Aceh Syu Sangi Kai yakni Majelis Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Namun majelis ini hanya dijadikan sebagai badan penasehat yang hanya bersidang dua kali dalam setahun untuk memberikan pertimbangan mengenai kebijaksanaan menjalankan pemerintahan yang akan dikemukakan dalam sidang oleh Residen Jepang.

Jepang kemudian mengalami kesulitan-kesulitan, bahan makanan menipis. Hingga kemudian mengeluarkan peraturan setiap petani diharuskan menjual hasil pertaniannya pada suatu badan yang dibentuk khusus untuk mengatur bahan makanan. Rakyat juga mulai diwajibkan untuk masuk menjadi “tentara rakyat” untuk melawan sekutu.

Kewajiban-kewajiban yang memaksa seperti itu kemudian menimbulkan kebencian masyarakatan Aceh terhadap Jepang. Masyarakat Aceh menganggap Belanda dan Jepang sama saja, seperti babi dan anjing. Hal ini diungkapkan dalam istilah let bui peutamong asei (mengusir babi membawa masuk anjing).

Perlawanan terhadap Jepang pun digelorakan di setiap daerah. Zulfan dalam buku Kiprah Pedagang Pribumi Pada Mada Revolusi Kemerdekaan di Aceh mengungkapkan, selama pendudukan Jepang di Aceh terjadi kehancuran dalam struktur ekonomi yang sudah terbentuk sebelumnya, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian.

Pegawai-pegawai Eropa yang pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda berkerja sebagai penggerak berbagai perusahaan di Aceh, pada masa pendudukan Jepang menjadi tahanan. Akibatnya, kegiatan perusahaan tambang minyak bumi dan perkebunan terhenti.

Pada masa pendudukan di Aceh, Jepang berkeinginan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian di Aceh dengan membentuk Atjeh Shu Seityo selaku kepala urusan ekonomi dan lalu lintas daerah Aceh. Lembaga ini dipimpin oleh S Mashubuti. Namun rencana yang disusun lembaga ini untuk menciptakan swasembada pangan di Aceh tidak berhasil. Rakyat Aceh semakin marah kepada Jepang ketika diberlakukan kerja rodi (kerja paksa) untuk membangun benteng-benteng pertahanan militer.

Pengerahan rakyat terutama petani untuk kerja rodi membuat pertanian sektor di Aceh anjlok. Hal itu diperparah lagi dengan dibentuknya badan Shukai oleh pemerintah Jepang untuk membeli dan mengutip padi dari sisa produksi petani untuk keperluan logistik militer.

Pembentukan Shukai ini diperkuat dengan peraturan Panglima Militer Jepang di Suamtera (Sumatera Homensaiko Shikikan) tanggal 25 Februari 1944 nomor 55. Peraturan ini menetapkan bahwa mereka yang enggan menyerahkan produksi padi kepada pemerintah Jepang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun, atau denda sebanyak f.200.000. Sebagai pelaksana peraturan ini di Aceh ditunjuk perusahaan Jepang yang bernama Mitshubishi Shosen Kabu Shikikaisha. Hal-hal seperti itu kemudian membuat perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang tidak dapat dibendung.[Iskandar Norman]

Written by Iskandar Norman

Pemimpin Redaksi http://teropongaceh.com. Pernah bekerja di Tabloid Modus Aceh, Harian Aceh Independen, Harian Aceh dan Pikiran Merdeka. Menulis sejumlah buku seperti Nuga Lantui, Legenda Aceh dan Hadih Maja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *