,

Jangan Politisasi Kasus Pegawai Kontrak

TAPAKTUAN – Komisi C DPRK Aceh Selatan diminta untuk mempolitisasi kasus pemberhentian pegawai kontrak di Puskesmas Peulumat, Labuhanhaji Timur dan Puskesmas Drien Jalo, Meukek oleh Dinas Kesehatan Aceh Selatan.

Permintaan itu disampaikan Ketua LSM Formak, Ali Zamzami, Kamis, 10 Agustus 2017 di Tapaktuan. Menurutnya, Komisi C sudah menjumpai dua pegawai kontrak yang diberhentikan paksa tersebut dirumahnya di Desa Rotteungoh, Meukek termasuk menjumpai masing-masing Kepala Puskesmas beberapa waktu lalu. Tapi penyelidikan kasus tersebut sampai kini tidak jelas kelanjutannya.

Ali Zamzami menilai kebijakan Dinas Kesehatan Aceh Selatan memberhentikan secara tiba-tiba dua pegawai kontrak di Puskesmas Peulumat dan Puskesmas Drien Jalo tanpa sebab dan alasan yang jelas tersebut, mengindikasikan ada kekeliruan dan dugaaan permainan dalam perekrutan pegawai kontrak di lingkup Dinas Kesehatan Aceh Selatan.

“Sangat tidak masuk akal pemberhentian dua orang pegawai kontrak itu hanya gara-gara terjadi kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka,” ungkap Ali Zamzami.

Ali Zamzami menduga keputusan itu diambil disebabkan karena orang tua mereka terlibat dalam politik menjadi relawan pemenangan bakal calon bupati tertentu. Namun, jika memang gara-gara kekeliruan SK, maka Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Mardhaleta beserta Kepala Puskesmas Peulumat dan Kepala Puskesmas Drien Jalo.

“Jika hal itu benar, maka dua pegawai kontrak yang merasa telah dirugikan tersebut bisa menuntut balik Pemkab Aceh Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRK Aceh Selatan, H Helmi Karim yang dihubungi Kamis, 10 Agustus 2017 membenarkan bahwa pihaknya telah menjumpai langsung dua pegawai kontrak yang diberhentikan tersebut beberapa waktu lalu. Termasuk juga sudah menjumpai Kepala Puskesmas Peulumat dan Kepala Puskesmas Drien Jalo.

“Kami sudah meminta klarifikasi secara langsung kepada masing-masing pihak. Sejauh ini, kami sudah menyimpulkan bahwa kasus ini hanya miskomunikasi saja. Sebab dasar pihak Puskesmas memberhentikan dua pegawai kontrak tersebut karena mereka memang tidak pernah bekerja sebagai pegawai bhakti sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai kontrak,” kata H Helmi Karim.

Tidak hanya itu, lanjut dia, pasca mencuatnya kasus tersebut pihak Puskesmas juga sudah menjumpai langsung dua pegawai kontrak tersebut untuk bekerja kembali, tapi sayang orang tua mereka sudah tidak mengizinkan lagi mereka untuk bekerja.

“Artinya bahwa, timbulnya kasus ini hanya karena ada kekeliruan saja. Apalagi sudah ada upaya penyelesaian dari pihak-pihak terkait mengajak mereka bekerja kembali. Karena kami menilai tidak ada yang salah, maka Komisi C telah mengambil sikap untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut,” tegasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *