,

Jangan Ada Pembiaran Pada Konflik Lahan Pabrik Semen Laweung

SIGLI – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, H Firmandez meminta pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran pada masalah pembagunan pabrik Semen di Laweueng. Proyek dengan nilai investasi Rp 5,8 triliun itu sudah mendeg sejak Oktober 2017 karena konflik lahan.

”Sejak pertengahan Oktober 2017 lalu pembangunan pabrik semen Laweung distop karena konflik lahan. Padahal investasi ke sana sudah Rp300 miliar lebih dari total Rp5,8 triliun yang direncanakan. Jadi harus diselesaikan itu, jangan berlarut-larut. Investasi yang sudah di depan mata jangan sampai hilang,” harap H Firmandez, Rabu, 7 Februari 2018.

H Firmandez menilai selama ini penangan konflik usaha di Aceh, khususnya usaha berbasis lahan masih belum maksimal. Akibatnya, investasi ke Aceh terhambat. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha harus melakukan langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menangani konflik, sehingga terhindar dari berbagai resiko yang tidak diinginkan.

“Inikan soal trus, kalau pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik usaha, maka investor akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan dananya di Aceh. Sebaliknya, bagi perusahaan yang mengalami konflik usaha, tentu akan berpengaruh pada reputasinya, nilai sahamnya bisa anjlok. Jadi harus ada penyelesaian secara efektif agar dunia usaha berkembang, investasi ke daerah pun masuk,” lanjut Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pabrik Semen Laweung dibangun oleh PT Semen Indonesia Aceh (PT SIA) yang merupakan perusahaan patungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan perusahaan lokal PT Samana Citra Agung untuk menggarap proyek pabrik semen di Laweung. PT Samana Citra selaku pihak pemilik lahan 1.550 hektar dengan porsi saham 12 persen.

Namun di tengah jalan PT SIA menghentikan pembangunan pabrik di Laweung karena persoalan lahan dengan masyarakat. “Kalau ini dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bumerang bagi pemerintah daerah dan iklim investasi di Aceh,” kata H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, konflik berbasis lahan di Aceh juga terjadi di perkebunan sawit di Aceh Tamiang, Langsa, Nagan Raya dan Aceh Singkil, serta konflik antara perusahaan tambang batu bara dengan masyarakat di Aceh Barat. Butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *