,

Jaksa Tahan KTU Kantor Lingkungan Hidup Gayo Lues

BLANGKEJEREN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues resmi menahan Usman SP, Kepala Tata Usaha (KTU) Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Gayo Lues. Usman diduga terlibat kasus korupsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kasus ini terjadi ketia Usman masih bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. Kasus ini diketahui setalah Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) mengeluarkan hasil audit kerugian negara pada kegiatan pelatihan petani tembakau ke Temanggung tahun 2012 silam serta pengadaan bibit tembakau, pupuk dan obat-obatan fiktif.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gayo Lues, Asrul Feriandi, Jumat, 23 September 2016 membenarkan Usman SP ditahan selama 20 hari guna proses penyelidikan lebih lanjut, dan sebelum dititipkan ke rumah tahanan (Rutan) akan diperiksa dulu kesehatanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). “Tersangkanya masih tunggal, namun tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain,” jelas Asrul.

Asrul mengungkapkan, anggaran dalam kegiatan DBHCHT ini mencapai Rp 474 juta lebih, namun kerigian uang negaranya mencapai Rp 257 juta lebih, atau setengah dari total anggaran.

Modusnya pelaku membuat sejumlah beberapa kegiatan fiktif seperti pelatihan petani tembakau di Gayo Lues, pengadaan pupuk, bibit dan obat-obatan. Sedangkan dalam pertanggung jawaban seolah-olah barang tersebut sudah dibeli.

Modus lainya, pelaku membawa petani tembakau pelatihan ke Temanggung, dalam kegiatan ini juga banyak terdapat kejanggalan, seperti pelatihan dilakukan pada tahun yang berbeda dari tahun anggaran, bil penginapan dari hotel dibubuhi menjadi pertanggung jawaban, sementara para petani yang ikut pelatihan menginap di rumah salah satu petani di Temanggung.

Menanggapi hal itu, Usman SP selaku tersangka kepada wartawan mengatakan, ia bukanlah pelaku tunggal dalam kasus tersebut, melainkan Kabid dan Kepala Dinasnya saat itu juga ikut terlibat, seperti menikmati uang penyelewengan hasil dari kegiatan DBHCHT dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan dengan bukti tanda tangan. “Saya tidak mau sendiri masuk penjara, karena kepala saya juga ikut menikmati uangnya, untuk itu Kejaksaan harus memproses mereka juga,” ungkapnya.

Usman merincikan, penerima uang dari hasil kegiatan DBHCHT yang fiktif itu adalah Said Usman dan Said Jamal Rp20 juta yang saat itu selaku pengawas, Syarifudin mantan Kabid Kehutanan menerima Rp 10 juta, dan Alimin mantan Kadis Kehutan menerima uang berkisar Rp 7 hingga Rp 8 Juta.[Win Porang]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *