,

Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Tio Achriyat Dicopot

TAPAKTUAN – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapi) Aceh Selatan, Tio Achriyat, dicopot dari jabatannya setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah terminal Tipe C Labuhanhaji.

Sebagai penggantinya Bupati Aceh Selatan mengangkat H Lahmuddin yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan Setdakab. Sedangkan Tio Achriyat yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh diperbantukan di Setdakab.
 
Kepastian pencopotan Tio Achriyat tersebut dengan telah digelarnya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah H Lahmuddin sebagai Kadisdukcapil Aceh Selatan bersama Kasubbag Protokoler Humas Setdakab Aceh Selatan Ulfa Khairiah oleh Sekretaris daerah (Sekda) H Nasjuddin di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati, Tapaktuan, Senin, 19 Desember 2016.
 
Pelantikan H Lahmudidn sebagai Kadisdukcapil Aceh Selatan menggantikan Tio Achriyat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 470 -9512 tahun 2016 tertanggal 4 Oktober 2016 menindaklanjuti usulan Pemkab Aceh Selatan.  
 
Sedangkan pelantikan Ulfa Khairiah yang sebelumnya menjabat Kasie Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Kantor Camat Kluet Utara menjadi Kasubbag Protokoler Humas Setdakab menggantikan Murlizar yang sedang mengikuti tugas belajar Strata 2 di Universitas Sumatera Utara (USU) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : Peg.821.24/257/2016 tertanggal 2 Desember 2016.
 
Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra yang dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan, prosesi pelantikan Kadisdukcapil yang sebelumnya direncanakan sekaligus dengan pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat menindaklanjuti telah disahkannya Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru pada tanggal 28 Desember 2016 mendatang di Taman Sahara Meukek, terpaksa harus dipercepat mengingat Tio Achriyat yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Tapaktuan sejak 16 November lalu terhitung Rabu 14 Desember 2016 telah dialihkan tahanannya ke Banda Aceh untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor.
 
“Sebelumnya saat pejabat bersangkutan ditahan di Rutan Tapaktuan proses administrasi kantor masih bisa dikendalikan dari dalam penjara. Namun sejak status tahanannya dialihkan ke Banda Aceh proses administrasi kantor sudah tidak bisa ditangani lagi sehingga untuk menghindari terganggunya pelayanan terhadap masyarakat kami harus mengambil kebijakan mempercepat proses pelantikan pejabat baru,” kata Sama Indra.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *