,

Irmawan: Jangan Bohongi Rakyat dengan Isu Pemekaran Alabas

BLANGKEJEREN – Anggota DPR-RI asal Aceh, H Irmawan S.Sos meminta masyarakat untuk tidak teropengaruh dengan isu pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara dan Barat Selatan (Alabas). Pasalnya pemerintah pusat sudah menyatakan tidak ada pemekaran daerah baru.

Hal itu disampaikan politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) tersebut saat sosialisasi empat pilar kebangsaan di Blangkejeren, Gayo Lues, Sabtu, 27 Februari 2016. Ia menjelaskan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kala dan Menteri Dalam Negeri sudah mengumumkan tidak ada pemekaran daerah baru. Pemerintah tak punya dana untuk itu, anggara negara belum stabil.

“Saya tidak mau warga saya dibohongi, saya tidak mempunyai kepentingan apapun, jadi akan saya sampaikan kondisi yang ril di lapangan. Ada 159 daerah yang masuk dalam usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang direncanakan akan dimekarkan, dan akan dimasukan kedalam grend desain yang termasuk di dalamnya adalah Aceh Leuser Antara. Kami dari Komisi II DPR RI telah berulang kali bertemu dengan Mendagri, namun Mendagri mengatakan pemkeran tidak bisa sama lagi. Dulu saja yang sudah dimekarkan banyak menimbulkan kerugian negara,” ungkapnya.

Irmawan melanjutkan, Mendagri mempertimbangkan pemekaran setelah beberapa daerah sudah dimekarkan tetapi tidak bisa mensejahtrakan masyarakatnya, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung tidak bertambah, sedangkan tujuan pemekaran adalam untuk kesejahtraan masyarakatnya.

“Jikapun nantinya dari 159 daerah yang mengusulkan untuk dimekarkan ini, maka diberi tiga tahun limit waktunya, tahun pertama hingga ketiga akan diverifikasi kesanggupan dan PAD-nya, bisa jadi dari 159 yang di usul hanya 50 daerah yang bisa menjadi defenitif,” lanjutnya. Untuk itu, Irmawan mengharapkan agar masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu yang disebarkan segilintir orang yang nantinya bisa memperkeruh suasana.

Selain itu, Irmawan juga berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori dua (K2) untuk diangkat menjadi PNS. Saat ini ada sekitar 4.000 lebih honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS.

Ia menjelaskan, selama ini pengangkatan honorer K2 menjadi PNS tersendat akibat dasar hukum dan anggaran dinyatakan tidak ada oleh Kementrian yang terkait, sehingga diumumkan tidak akan ada lagi pengankatan CPNS dari jalur honor K2.

“Kami di legislatif hanya bisa memperjuangkanya, setelah itu kembali dengan urusan pemerintah Daerah masing-masing yang memproses masalah pengangkatanya, karena kami hanya memiliki tiga fungsi, yaitu mengawasi anggaran, legilasi atau membuat undang-Undang,” pungkasnya.[Win Porang]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *