,

Irigasi Pucok Krueng Pasie Raja Terbengkalai

TAPAKTUAN – Irigasi yang dibangun dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) 20016 di Gampong Pucok Krueng, Kecamatan Pasie Raja, terbengkalai. Padahal anggaran pembangunannya mencapai Rp 900 juta.

Akibatnya ratusan petani di empat gampong masing-masing Ladang Tengoh, Panton Bili, Ladang Tuha dan Pucok Krueng, mengalami kendala menggarap lahan persawahannya sejak beberapa tahun terakhir karena tidak ada suplai air yang maksimal.

Arifuddin, salah seorang petani setempat mengatakan sejak selesai dibangun akhir tahun 2016 lalu irigasi Pucok Krueng tersebut sama sekali tidak bisa mengaliri air ke lahan persawahan masyarakat. Hal itu diduga disebabkan karena dari sejak proses perencanaan yang tidak matang hingga saat proses pekerjaan proyek oleh CV Zahra Utama tidak berkualitas.

“Pekerjaan fasilitas irigasi tersebut jelas – jelas amburadul sehingga kami menilai sampai kapanpun air sungai Pucok Krueng tidak akan bisa disuplai ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini terjadi akibat pekerjaan proyek oleh pihak rekanan yang tidak berkualitas atau bisa jadi akibat perencanaan awal yang tidak matang,” kata Arifuddin, Senin, 19 Februari 2018.

Soalnya, lanjut Arifuddin, pekerjaan fisik proyek irigasi tersebut keberadaannya jauh lebih tinggi dibandingkan muara sungai. Meskipun dibuat bendungan menggunakan batu gajah melintangi sungai tetap saja air tidak mampu mengalir ke saluran irigasi yang tingginya mencapai 1 meter dari muara sungai.

Parahnya lagi, pondasi pintu irigasi yang dibangun dalam sungai justru tidak begitu dalam sehingga air sungai yang dibendung menggunakan batu gajah, tidak kunjung mampu mengalir ke dalam saluran irigasi karena air sungai keburu habis terserap ke dalam tanah.

Akibatnya, untuk keperluan suplai air selama ini, kata Arifuddin, masyarakat petani di empat gampong tersebut terpaksa memasang mesin pompa menarik air dari saluran drainase yang ada. Disamping itu, sebagian gampong lainnya ada juga yang berinisiatif memasang pipa menggunakan sumber anggaran dana desa mengaliri air dari sungai ke lahan persawahan. Sedangkan terhadap lahan sawah yang tidak terjangkau mesin pompa air atau saluran pipa yang dipasang dari sungai, terpaksa harus menggarap lahan sawahnya dengan sistem tadah hujan.

“Segala cara ditempuh oleh para petani supaya bisa menggarap lahan persawahannya. Meskipun demikian, upaya-upaya yang dilakukan tersebut tetap tidak maksimal mencukupi kebutuhan suplai air ke lahan persawahan mereka. Sehingga persoalan itu berdampak terhadap pola tanam padi yang hanya satu kali atau paling maksimal dua kali dalam setahun dengan hasil produksi yang tidak seperti diharapkan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur CV Zahra Utama, Elly saat dimintai konfirmasi oleh wartawan di Kantor Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Aceh Selatan di Tapaktuan, membenarkan dirinya bersama satu orang rekannya yang mengerjakan proyek tersebut. Namun sebagai pelaksana di lapangan, mereka memakai jasa salah seorang warga Pasie Raja yang merupakan adik ipar Ali Syam bernama Khaidir.

“Setahu kami pekerjaan proyek tersebut telah sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak, jika tidak sesuai tidak mungkin dilakukan – PHO – oleh pihak dinas terkait. Selain itu dalam proses pekerjaan juga diawasi oleh pihak konsultan pengawas dan PPTK proyek dari Dinas Pekerjaan Umum bernama Surya Rahmadi. Kami telah mengikuti petunjuk dan arahan dari pihak terkait dalam mengerjakan proyek tersebut,” kata Elly.

Meskipun demikian, dia menyarankan wartawan mengkonfirmasi langsung dengan Khaidir selaku pelaksana pekerjaan proyek di lapangan sebab dia yang mengerti teknis proses pekerjaan serta dengan PPTK proyek tersebut yang mengawasi langsung proses pekerjaan tersebut.

PPTK proyek yang juga Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Surya Rahmadi mengatakan pihak yang menangani proyek tersebut merupakan pejabat sebelum dia menjabat sehingga dia mengaku tidak tahu secara persis duduk persoalannya.

Meskipun demikian, dia menilai bahwa setiap proyek yang telah di PHO-kan tentu telah melewati beberapa tahapan pengecekan di lokasi, sebab hanya terhadap pekerjaan proyek yang telah sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontraklah yang bisa di PHO-kan.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *