,

Inspektorat Temukan Idikasi Penyimpangan Dana Desa

TAPAKTUAN – Inspektorat Aceh Selatan menemukan berbagai indikasi penyimpangan dana desa di negeri pala tersebut. Para keuchik diingatkan untuk hati-hati mengelola dana tersebut.

Hal itu diungkapkan Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra dalam sambutannya saat menyerahkan pagu indikatif dana desa tahun 2017 di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Selasa, 28 Februari 2017.

“Gejala-gejala yang menjurus penyimpangan itu sudah ada. Bahkan ironisnya lagi ada semacam perkumpulan orang-orang tertentu dalam mengelola dana di desa. Padahal tujuan dana desa yang cukup besar dialokasikan pemerintah dan di kelola langsung oleh aparat desa itu, semata-mata untuk mempercepat laju pembangunan desa agar kemakmuran rakyat cepat terwujud,” kata Sama Indra.

HT Sama Indra mengingatkan, penggunaan dana desa tahun ini sudah mulai menjadi perhatian khusus dan serius dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat dirinya bersama ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia menghadiri sebuah acara di Jakarta yang dihadiri langsung salah seorang pimpinan KPK, Basaria Panjaitan dengan tegas memperingatkan kepala daerah bahwa tidak saja Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli yang di monitor KPK, tapi juga termasuk penggunaan dana desa.

“Satgas Saber Pungli ini juga menjadi ujung tombak KPK di daerah dalam mengawal pemberantasan korupsi. Saat itu pimpinan KPK juga secara lugas memperingatkan kepala daerah seluruh Indonesia agar mengawal penggunaan dana desa dengan baik di daerah masing-masing,” tegas HT Sama Indra.

Adanya perhatian khusus pihak KPK terhadap penggunaan dana desa tersebut, karena jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan cukup signifikan. Contohnya seperti Aceh Selatan, pada tahun 2017 ini jumlah keseluruhan dana desa mencapai Rp 265 miliar lebih. Angka tersebut hampir sebanding dengan seperempat jumlah APBK Aceh Selatan.

“Para Camat di Aceh Selatan saja tidak mengelola dana sampai Rp 1 miliar/tahun. Tapi sekarang ini keuchik sudah mengelola dana rata-rata Rp1 miliar dalam setahun. Karena sudah terlalu besar anggaran negara dikelola tersebut, secara otomatis telah menjadi sorotan dan perhatian khusus pihak aparat penegak hukum khususnya KPK karena anggaran tersebut bersumber dari APBN,” lanjutnya.

HT Sama Indra juga berharap agar dalam mengelola dana desa tersebut para keuchik tidak meninggalkan camat, demikian juga camat tolong harus membina para keuchik.[Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *