,

Inspektorat Periksa Kegiatan Dana Desa Blangkuncir

BLANGKEJEREN – Tim Inspektorat Gayo Lues melakukan peninjauan dan pengukuran pekerjaan yang dikerjakan oleh Kepala Desa (Kepdes) Blangkuncir, Kecamatan Terangun yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2016. Kepdes Blangkuncir dilaporkan warga ke pihak kepolisian terkait pengelolaan dana desa.

Kepdes Blangkuncir, Latif Matsumi, Selasa, 24 Oktober 2017 mengatakan, yang dipermasalahkan warga adalah dana sisa anggaran (silpa) tahun 2015 dan pengelolaan anggaran lainya yang disebut-sebut menyimpang. Namun ia mengaku semua dana itu telah dikerjakan sesuai dengan APBKP yang dibuat melalui musyawarah.

“Dana desa tahun 2015 ada silpa Rp 53 juta lebih, dikira masyarakat saya ambil semua uangnya, padahal di tahun anggaran 2016 kemarin sudah dikerjakan pembangunan beronjong dengan dana Rp 48 juta lebih, dan sisanya Rp 5 juta untuk uang kepemudaan, jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif,” jelasnya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan desa sepanjang satu kilometer, Latif mengaku telah mengerjakanya bersama kaur pembangunan, pembangunan gapura juga telah dikerjakan, kegiatan PKK, Posyandu dan dana PAUD juga telah disalurkan sesuai ketentuan.

“Terkait semua kegiatan dana desa Blangkuncir, pihak Inspektorat juga telah melakukan audit, termasuk pengadaan bebek pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.300 ekor yang dibagikan kepada 118 Kepala Keluarga (KK), dengan total per KK mendapat 11 ekor bebek, dan pembelian 60 pasang baju wirid yasin, dan hasilnya ketika saya tanyak kepada petugas inspektorat, sama sekali tidak ada temuan seperti laporan warga,” ungkapnya.

Yang menjadi permasalahan di desa Blangkuncir kata Latif hanyalah masalan pengadaan profil desa dan monograpi, uang sudah ditransfer ke rekening CV Bandrang yang diarahkan oleh Kasi PMD dan Camat Terangun, tetapi barangnya tidak diterima beberapa kepala desa lantaran tidak sesuai antara harga dengan barang yang diberikan, seperti harga monografi desa yang mencapai Rp 30 juta, dan pembuatan profil desa ditambah satu flassdis harganya Rp 18 juta.

“Tinggal itu masalahnya, itupun bukan pada kami, tetapi antara pihak perusahaan dengan Kasi PMD dan Camat Terangun, karena orang itu yang mengarahkan kami mentransfer uangnya ke rekening perusahaan, kalau yang lain tidak ada masalah, orang Inspektorat sudah melakukan audit,” tegasnya.

Menyangkut adanya laporan warga ke pihak Penegak hukum, Kepdes Blangkucir mengaku orang yang melaporkanya adalah lawan politik saat pencalonan kepala desa dulu, serta orang-orang yang tidak senang terhadap kepemimpinanya menjadi kepala desa, namun itupun tidak dipermasalahkanya, supaya semua pihak bisa mengetahui kebenaran dari penggunaan dana desa tersebut.[Win Porang]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *