,

Ini Dia Agenda World Parliamentary Forum di Bali

BALI – Sidang World Parliamentary Forum yang digelar diNusa Dua, Bali pada Rabu dan Kamis, 6-7 September 2017 merupakan bentuk diplomasi parlemen untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sebagai tuan rumah diharapkan bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berperan aktif dalam berbagai isu global.

Anggota BKSAP DPR RI, H Firmandez menjelaskan, World Parliamentary Forum akan diawali dengan laporan Ketua BKSAP DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf selaku chairperson of committee for inter-parliamentari cooperation, dilanjutkan dengan pidato welcome remarks oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto.

“Setelah itu baru disampaikan pidato sambutan dan pembukaan oleh Pak Presiden Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan isu-isu yang menjadi topik pembicaraan forum,” jelas H Firmandez.

H Firmandez merincikan, selama dua hari bersidang di Bali, World Parliamentary Forum dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama berkaitan dengan peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada sesi pertama ini, forum akan diisi oleh empat pembicara yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Presiden IPU International Humanitarian Law (IHL) Dr Nurhayati Ali Assegaf, Representatif UNICEF Indonesia Gunila Olsson, dan Thosihiro Nakai selaku Chair of Japan-Indonesia Friendship Parliamentary League.

“Siangnya dilanjutkan dengan sesi kedua dengan topik ending violence suistaning peace, sesi kedua ini dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Fadli Zon, dan Pak Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden sekaligus sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Setelah itu baru dilanjutkan oleh lima pembicara dari luar negeri,” ungkap H Firmandez.

Kelima pembicara tersebut adalah Senator Laura Rojas dari Senat Mexico, Prof Sean Farren dari Irlandia Utara, Jiko Luveni dari Parlemen Fiji, Ahmet Aydin dari Turkey Grand National Assembly, serta Lakhsmi Puri selaku Deputi Executive Director of UN Women.

Kemudian pada sesi ketiga, Kamis siang, 7 September 2017 pembicaraan akan dilanjutkan dengan pembahasan Suistanable Development Goal (SDG) yang menyangkut dengan isu-isu perubahan iklim, ketersediaan energi, keamanan dan perdamaian, serta berbagai isu strategis lainnya.

“Kita berharap setelah ini akan terbangun kemitraan internasional yang lebih kuat dalam berbagai isu-isu kekinian dunia. DPR RI khususnya BKSAP akan terus mendorong pemerintah di berbagai bidang untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *