,

Indonesia Perlu Badan Pengelola Sumber Daya Air

JAKARTA – Selama ini pengelolaan air di Indonesia dilakukan oleh tiga kementerian untuk kepentingan masing-masing, namun tak ada yang mengatur secara terkoordinir. Untuk itu perlu dibentuk badan yang mengelola air sebagai single manajemen organisator, agar tidak tumpang tindih.

Air di permukaan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), air di bawah tanah diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pengelolaan air oleh pemerintah kabupaten/kota diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat terkair RUU Sumber Daya Air (SDA), Rabu, 27 September 2017. Sebagai pemateri dihadirkan nara sumber Prof Emil Salim.

Anggota Komisi V DPR RI, H Firmandez yang ikut dalam RDPU tersebut menjelaskan, pengelolaan air di Indonesia halus sesuai yang diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

RUU inisiatif DPR RI itu digodok setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SDA karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Pembatalan dilakukan melalui putusan MK nomor 85/PUU-XII/2013.

“Pengelolaan air harus dilakukan dengan baik, karena ini bisa menjadi menjadi isu politik dalam menjaga kestabilan wilayah, banyak daerah yang mengalami krisis air, padahal pengelolaan air sebaiknya dikelola oleh negara sesuai dengan konstitusi UUD 1945,” jelas H Firmandez.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim ini menilai, banyak wilayah perkotaan mengalami krisis air, bahkan hampir 80 persen air perkotaan yang digunakan oleh masyarakat sudah tercemar, terutama di wilayah padat penduduk.

“Bahkan karena pengurasan dan pencemaran air yang terjadi, baik dari penggunaan air rumah tangga atau air kotoran masuk ke dalam tanah yang airnya disedot tanpa bertanggungjawab. Ini terjadi karena alternatif air yang disediakan oleh pengelola air dalam hal ini PDAM, dari tahun ke tahun tidak ada penambahan,” lanjut anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 tersebut.[HK]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *