,

Hindari Konflik, BPN Ukur Ulang HGU PT Asdal

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit milik PT Asdal Prima Lestari seluas 5.074 hektar di Kecamatan Trumon Timur.
 
Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan, H Zulkarnaini di Tapaktuan, Jumat, 14 Oktober 2016 mengatakan, untuk merealisasikan langkah itu Pemkab Aceh Selatan telah menggelar rapat gabungan yang dihadiri Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra, Ketua DPRK T Zulhelmi, Asisten Pemerintahan H Lahmuddin, pihak BPN Aceh dan BPN Aceh Selatan termasuk Owner PT Asdal Edison serta General Managernya H Syahrul di Kantor Bupati Aceh Selatan pada Kamis, 13 Oktober 2016.
 
Menurutnya, rapat yang diinisiasi oleh Bupati Aceh Selatan ini juga telah menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penyelesaian pengembalian tapal batas PT Asdal Prima Lestari sesuai izin HGU yang mereka kantongi.
 
“Langkah pengukuran ulang lahan HGU PT Asdal tersebut akan dilaksanakan paling cepat dalam bulan November atau paling lambat dalam bulan Desember 2016 mendatang. Namun sebelum langkah itu dilaksanakan, terlebih dulu tim Satgas yang telah dibentuk melaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait terutama kepada masyarakat yang terlibat sengketa tapal selama ini,” kata Zulkarnaini.
 
Pemkab Aceh Selatan melibatkan berbagai unsur terkait termasuk masyarakat di dalam tim Satgas. Dia menyebutkan, Bupati akan bertindak sebagai penanggung jawab Satgas, sementara untuk pengarah Satgas melibatkan Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kapolres dan Dandim 0107 Aceh Selatan serta koordinator Sekdakab.
 
Sedangkan yang bertindak sebagai Ketua tim Satgas adalah Asisten Pemerintahan Setdakab H Lahmuddin, Wakil ketua adalah Kepala BPN Provinsi Aceh dengan dibantu sejumlah anggota masing-masing Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan T Masrul, Kepala BPN Aceh Selatan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) H Akmal Hilma, Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Ketua tim Pansus yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Selatan Mizar dan anggota DPRK Dapil Trumon Zakaria, Kepala Bagian Hukum Setdakab Yuhelmi dan Kabag Pemerintahan H Zulkarnaini dengan dibantu beberapa orang staf teknis.
 
Selain itu, Pemkab Aceh Selatan memasukkan sejumlah pejabat PT Asdal sebagai anggota tim Satgas termasuk Camat Trumon Timur dan tiga kepala desa masing – masing Kepala Desa Kapa Sesak, Kepala Desa Titie Poben dan Kepala Desa Alue Bujok.
 
Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra menyatakan bahwa dengan telah dibentuknya tim Satgas tersebut maka diharapkan sengketa mengenai tapal batas antara perkebunan sawit PT Asdal dengan masyarakat di tiga desa masing-masing Desa Kapa Sesak, Titie Poben dan Alue Bujok Kecamatan Trumon Timur. Konflik tapal batas tersebut telah berlangsung sejak belasan tahun lalu.

Bupati meminta kepada kedua belah pihak baik PT Asdal maupun masyarakat setempat agar dapat menerima dengan lapang dada apapun hasil pengukuran ulang lahan yang disengketakan itu.
 
“Kami berharap bahwa langkah ini dapat menjadi solusi terakhir untuk mengakhiri konflik lahan di Trumon Timur. Baik kepada PT Asdal maupun masyarakat kami minta supaya dapat menerima apapun keputusan yang dihasilkan oleh tim Satgas yang nantinya akan melakukan pengukuran ulang lahan. Jika terbukti selama ini telah masuk lahan milik masyarakat dalam HGU maka pihak PT Asdal harus rela menyerahkan lahan tersebut secara ikhlas kepada masyarakat demikian juga sebaliknya,” harap Bupati HT Sama Indra. [Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *