,

Hanya 8 Desa di Aceh Selatan yang Bebas dari Pemotongan Anggaran

TAPAKTUAN – Dari 260 desa di Kabupaten Aceh Selatan, hanya 8 desa di Kecamatan Trumon Timur yang terbebas dari pemotongan anggaran dana desa, selebihnya 252 desa mengalami pemotongan dampak dari kebijakan perubahan anggaran yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh Selatan, Emmifizal di Tapaktuan Selasa. 4 OKtober 2016 menjelaskan, dari pagu awal anggaran dana desa yang diterima Aceh Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp 223,5 miliar mengalami pengurangan sebesar Rp 451 juta sehingga jumlahnya menjadi Rp 223,1 miliar.

“Pemotongan tersebut berdampak pada pengurangan anggaran antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per desa karena perolehan PAD-nya tidak mengalami peningkatan. Namun khusus terhadap delapan desa dalam Kecamatan Trumon Timur terbebas dari pengurangan anggaran karena mampu menghasilkan PAD melebihi target yakni sampai Rp 3 miliar, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1 miliar,” ungkap Emmifizal.

Kenaikan PAD yang paling besar, sambung Emmifizal, selain berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga berasal dari hasil pajak pengalihan atau penjualan aset milik PTPN 1 kepada perusahaan perkebunan sawit PT Agro Sinerji Nusantara (ASN) yang berada di wilayah Kecamatan Trumon Timur.

“Dalam proses transaksi pengalihan atau penjualan sejumlah aset milik PTPN 1 kepada PT ASN telah menghasilkan kontribusi pajak terhadap delapan desa tersebut karena lokasi perusahaan perkebunan sawit tersebut berada dalam wilayah delapan desa itu,” ungkap Emmifizal.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan hingga bulan September 2016 masing-masing desa dalam Kecamatan Trumon Timur tersebut mampu menghasilkan PAD antara Rp 29 juta hingga Rp 30 juta dari hasil pungutan pajak pengalihan dan penjualan aset milik PTPN 1 kepada PT ASN.

Emmifizal menambahkan dari 260 desa di Aceh Selatan masih terdapat 15 desa lagi yang sampai saat ini belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap satu tahun 2016. Akibatnya, terhadap desa dimaksud belum dapat diproses pencairan anggaran dana desa tahap dua.[Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *