H Firmandez: UU Jaminan Produk Halal Peluang Baik Bagi Aceh

0
343

JAKARTA – Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Anggota DPR RI asal Aceh, H Firmandez menilai diterapkannya PP tersebut merupakan sebuah peluang yang baik bagi Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Ia menghimbau agar setiap perusahaan (produsen) di Aceh segera mengurus sertifikasi halal.

“Ia peluang yang baik, karena itu saya menghimbau agar pengusaha-pengusaha di Aceh segera mengurus sertifikasi halal terhadap produknya, karena PP-nya sudah keluar, dan UU memberi waktu sampai 17 Oktober 2019 untuk impelementasinya,” jelas mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh tiga periode tersebut.

H Firmandez menambahkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga sudah menyampaikan bahwa kewajiban sertikasi halal akan diterapkan secara bertahap, setelah mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan dunia usaha.

Kementerian Agama juga sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang produk yang berlum bersertifikat halal, RPMA tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, RPMA tentang jenis produk wajib bersertifikat halal, serta RPMA tentang bahan-bahan yang diharamkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Para pengusaha Aceh harus cepat bergerak dan memanfaatkan momentum ini, biaya untuk pengurusannya juga sangat terjangkau, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan peraturan biaya yang harus dibayarkan itu,” lanjut H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, Aceh sebagai daerah yang bersyariat Islam diharapkan bisa mengimplementasikan secara maksimal Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, memberikan kepastian hukum dan jaminan halal bagi konsumen. Masyarakat muslim Aceh sebagai konsumen perlu dilindungi.

“Aceh juga harus menjadi destinasi wisata halal dunia, jadi UU Nomor 33 tahun 2014 ini harus benar-benar diimplementasikan di Aceh, agar Aceh sebagai destinasi wisata Islami bisa segera terwujud,” harap H Firmandez.

Masih kata H Firmandez, undang-undang tentang jaminan produk halal dibuat untuk menjamin ketersedian produk halal, serta menambahkan kesadaran mengenai pentingnya produk-produk yang halal.

“Agama Islam mewajibkan kita tentang sesuatu yang halal, jadi undang-undang ini merupakan ruh dari perintah agama untuk mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal. Aceh sebagai negeri bersyariat harus mengimplementasikannya secara maksimal,” harapnya.

UU Nomor 33 Tahun 2014 mengatur beberapa pokok jaminan produk halal, antara lain menjamin kehalalan produk barang/jasa seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Badan ini yang akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, undang-undang ini juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here