H Firmandez: Silpa Besar Selalu Merugikan Aceh

0
336

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh masih terjebak pada persoalan lama, yakni serapan anggaran yang tidak maksimal. Setiap akhir tahun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) selalu muncul dalam jumlah besar. Pemerintah Aceh harus segera berbenah.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez. Ia malah meminta Pemerintah Aceh untuk tidak terbiasa dengan Silpa yang besar di akhir tahun, kerja-kerja percepatan pembangunan untuk memaksimalkan serapan anggaran harus dilaksanakan sejak awal, bukan dikebut pada akhir tahun.

“Ini persoalan lama, seharusnya Pemerintah Aceh bisa belajar dari pengalaman, tahun-tahun sebelumnya. Jumlah anggaran terancam menjadi Silpa tahun 2018 malah lebih besar dari tahun lalu, ini bukan menjadi lebih baik, tapi semakin merosot,” jelas H Firmandez.

H Firmandez mengungkapkan, besarnya Silpa di akhir tahun anggaran merupakan persoalan yang sudah berulang kali terjadi di Aceh. Ia merincikan, tahun 2011 saja APBA yang tidak terpakai mencapai Rp 1,5 triliun, tahun 2012 sekitar 1,6 triliun, 2013 sebesar Rp 1,4 triliun, 2014 sebesar Rp 917 miliar, berlanjut ke tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar, kemudian tahun 2016 Silpa sebesar Rp 462 miliar, dan tahun 2017 naik menjadi Rp 1,2 triliun, dan untuk tahun 2018 APBA terancam menjadi Silpa sebesar Rp 1,6 triliun.

Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menambahkan, untuk menghindari besarnya Silpa di akhir tahun anggaran, perencanaan pembangunan strategis yang dilakukan Pemerintah Aceh jangan hanya di atas kerja semata, tapi langkah-langkah pengendalian, percepatan dan pengawasannya harus dilakukan secara maksimal.

Selain itu lanjut H Firmandez, pengesahan anggaran di awal tahun sangat diperlukan untuk memaksimalkan serapan anggaran dan menghindari munculnya Silpa di akhir tahun. Untuk itu tim anggaran eksekutif dan legslatif harus mengubah paradigma berpikir, tidak lagi terkebak pada kepentingan kelompok dan golongan.

“Selama ini pengesahan APBA kan selalu terlambat. Ini yang harus diperbaiki, eksekutif dan legislatif di Aceh harus berpikir jernih untuk Aceh yang lebih baik. Kita harus menyadari bahwa kepentingan Aceh lebih besar, dari pada kepentingan kelompok. APBA harus disahkan di awal tahun,” tegasnya.

H Firmandez menambahkan, manajemen anggaran pemerintah dan legislatif Aceh harus diperbaiki, komunikasi eksekutif dan legislatif Aceh terlebih dulu yang harus dibetulkan. Sehinga pembahasan anggaran tidak berlarut-larut. Perencanaan anggaran juga harus matang dari awal, jangan copy paste anggaran tahun sebelumnya.

“Ini merupakan persoalan yang berulang, sudah satu dekade lebih Aceh selalu mengalami Silpa, dan jumlahnya pun lumanyan besar. Memang Silpa itu bisa digunakan untuk anggaran tahun selanjutnya, tapi secara ekonomi daerah rugi, karena tidak bisa memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan,” lanjut H Firmandez.

Karena itu, H Firmandez mewanti-wanti agar Pemerintah Aceh bersama legislatif untuk yang akan datang bisa melakukan pengesahan anggaran tepat waktu, sehingga serapan anggaran lebih maksimal. “Tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif harus sepaham, jangan lagi ada tolak tarik kepentingan anggaran, karena yang rugi adalah Aceh,” harap H Firmandez.

H Firmandez berharap keterlambatan pembahasan anggaran tidak boleh lagi terjadi di Aceh, karena akan berdampak pada realisasi dan serapan anggaran di akhir tahun. Dan Aceh sudah terlalu sering mengalami Silpa yang besar di akhir tahun.

“APBA itu merupakan stimulant untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau pengesahannya lambat, pertumbuhan ekonomi akan mandeg, dan pada akhir tahun anggaran akan menumpuk menjadi Silpa. Ini sangat merugikan bagi Aceh,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here