H Firmandez Siap Perjuangkan Hak Resetlement Warga Blang Lancang dan Rancong

0
273

LHOKSEUMAWE – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez siap membantu perjuangkan percepatan penyelesaian permasalahan pemukiman baru tetap (resetlement) masyarakat Blang Lancang dan Rancong, korban pergusuran PT Arun puluhan tahun lalu.

Penegasan itu disampaikan H Firmandez setelah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Afiliasi Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong (LSM-AKBAR), Muhammad Jubir melaporkan persoalan tersebut kepada dirinya baru-baru ini di Lhokseumawe.

“Ini akan kita perjuangkan, agar hak-hak penduduk Blang Lancang dan Rancong bisa segera dipenuhi oleh pemerintah. Kita akan sampaikan hal ini secara kongkrit kepada presiden,” ujar H Firmandez, Kamis, 13 Desember 2018.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menyayangkan persoalan resetlement bisa berlarut-larut sampai puluhan tahun, bahkan sampai PT Arun berhenti beroperasi. Padahal persoalan tersebut sudah sampai ke tingkat kementerian. Malah sudah pernah dijanjikan akan segera direaliasi.

Sebelumnya, pada 19 Agustus 2015 lalu presiden melalui sekretaris kabinet sudah memerintahkan Gubernur Aceh dan Walikota Lhokseumawe untuk segera menyelesaikan persoaolan tersebut. Tahapan dan proses peyelesaiannya juga sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat, melalui berbagai pertemuan.

“Tapi aneh, kalau sampai sekarang masih berbelit-belit, hak-hak warga yang tergusur akibat pembangunan kilang PT Arun tahun 1974 lalu itu, hingga kini belum jelas. Berarti ada yang salah, kita akan coba perjuangkan lagi agar ini benar-benar bisa segera terwujud,” tegas H Firmandez.

Karena itu, H Firmandez meminta Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit resetlement 542 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 3.000 warga Rancong dan Blang Lancang tersebut. Apa lagi dalam waktu dekat akan diresmikan pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang lahannya juga masuk dalam wilayah bekas PT Arun yakni Blang Lancang dan Rancong.

“Kita menginginkan, semestinya sebelum peralihan aset PT Arun ke Administrator KEK Arun Lhokseumawe dan sebelum KEK Arun Lhokseumawe beroperasi, persoalan ini harus tuntas. Jangan sampai nanti ini menjadi persoalan baru. Karena ini merupakan hak 3.000 lebih warga Blang Lancang dan Rancong,” lanjut H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan resetlement tidak berjalan sampai sekarang, pihaknya di Komisi VII DPR RI akan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Pertamina dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), serta kementerian terkait lainnya di pusat.

“Kita akan cari tahu di mana kendalanya, apakah di regulasinya atau di hal-hal lain. Kita ingin ini cepat tuntas. Pemukiman baru bagi warga Blang Lancang dan Rancong harus segera dibangun, pengadaan lahannya apakah nanti melalui mekanisme hibah atau lain sebagainya itu bisa dibicarakan. Yang penting ini harus jadi,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here