H Firmandez: PT Mifa dan Pemerintah Daerah Harus Saling Terbuka

0
174

MEULABOH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR-RI, H Firmandez meminta kepada PT Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK setempat untuk saling terbuka.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi urusan energi, riset dan teknologi, serta persoalan lingkungan hidup, H Firmandez, Selasa, 25 Desember 2018, terkait polemik penolakan terhadap Tim Pansus DPRK Aceh Barat oleh PT Mifa.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi, para pihak harus terbuka, Pansus dewan itu amanah undang-undang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada hal-hal tekhnis tertentu, seharusnya dijelaskan, bukannya ditolak, sehingga terkesan ada yang disembunyikan,” ujar H Firmandez.

Karena itu H Firmandez berharap, para pihak untuk membangun komunikasi yang baik, karena sama-sama bekerja berdasarkan regulasi dan undang-undang. Ia berharap penolakan terhadap tim pansus dewan oleh perusahaan tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang. “Jangan lagi ada miskomunikasi, penolakan seperti itukan cara-cara lama, yang sudah harus ditinggalkan,” tegas H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, pihak Pemkab Aceh Barat dan beberapa tokoh masyarakat telah menyampaikan persoalan tersebut kepadanya. Karena itu, sebagai anggota Komisi VII DPR-RI dan sebagai Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh, ia harus memberi peratian terhadap persoalan tersebut.

“Kewajiban kami di Komisi VII untuk melakukan pemantauan, bukan hanya saat tambang beroperasi, tapi juga pasca tambang. Apa lagi ada laporan bahwa ada beberapa lubang bukaan bekas tambang di lokasi PT Mifa. Seharusnya pihak perusahaan menjelaskan itu kepada tim Pansus, sehingga tidak timbul kecurigaan,” himbau H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, persoalan pertambangan dan pasca tambang selama ini telah menjadi perhatian khusus Komisi VII DPR-RI. Malah pihaknya telah meminta kepada Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dengan teliti memperhatikan kondisi lingkungan pasca tambang, agar tidak rusak dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

“Jadi, saya tegaskan, saya tak punya kepentingan apa-apa soal polemik PT Mifa dengan tim Pansus DPRK Aceh Barat itu. Sebaliknya, adalah kewajiban saya selaku anggota Komisi VII DPR-RI untuk mengingatkan tentang hal ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tegas H Firmandez.

Malah kata H Firmandez, secara nasional reklamasi pasca tambang kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian ESDM juga sudah memerintahkan pemerintah daerah untuk mendata perusahaan mana saja yang tidak mematuhi peraturan reklamasi pasca tambang.

“Reklamasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menata areal bekas tambang tersebut menjadi destinasi wisata. Jadi, jangan lagi berpolemik,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here