H Firmandez Perjuangkan Kewenangan Aceh dalam Rapat Tim Pemantau Otsus

0
377

JAKARTA – Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta, Senin, 11 Februari 2019 menggelar rapat di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara 3 Lantai 3. Selain membahas program kerja, rapat juga mengevaluasi berbagai masukan dan temuan selama tim turun ke daerah.

Anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta, H Firmandez menjelaskan, dalam pertemuan itu, beberapa hal kewenangan yang menjadi kekhususan Aceh turut dibahas, salah satunya tentang implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Ada beberapa kewenangan yang menjadi kekhususan Aceh belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah, kita terus dorong pemerintah melalui kementerian terkait untuk merealisasikannya, karena kekhususan Aceh itu merupakan konsekwensi dari perdamaian,” jelas H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini mencontohkan, salah satu kewenangan Aceh yang belum dipenuhi oleh pemerintah itu adalah soal pengalihan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Aceh kepada Badan Pertanahan Aceh (BPA).

Padahal, kata H Firmandez, pengalihan kewenangan itu merupakan perintah undang-undang dalam hal ini Undang-Undang No.11 Tahun 2006 yang kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.23 tahun 2015 dan turunannya.

“Dengan keluarnya Perpres No.23 tahun 2015 itu, seharusnya pemerintah sudah membentuk Tim Pengalihan yang diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga status kelembagaan, aset, kepegawaian dan dokumen pertanahan dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota di Aceh bisa dilaksanakan. Ini sangat penting untuk penataan dokumen pertanahan di Aceh,” lanjut H Firmandez.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, dalam rapat tim Pemantau Otsus Aceh Papua dan Keistimewaan Yogjakarta itu juga dibahas beberapa hal lainnya, mulai dari rencana kerja ke depan, hingga rencana pertemuan dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait.

“Yang menariknya, Yogjakarta juga akan dimasukkan dalam daerah penerima Otsus, jadi bukan hanya daerah istimewa seperti selama ini. Dan ini sudah disetujui,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here