H Firmandez: Pengusahaan Tambang di Aceh Harus Lebih Transparan

0
126

BANDA ACEH – Potensi pertambangan mineral dan batu bara di Aceh belum dieksplorasi secara maksimal. Data-data pertambangan harus direview kembali, sehingga sumber daya mineral tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez pada acara sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Mineral dan Batu Bara di Aceh, Sabtu, 8 Desember 2018 di Harun Square Hotel, Kota Lhokseumawe.

Bersama H Firmandez juga hadir pada acara tersebut sebagai pemeteri Direktur Pembinaan Pengusahaan Baru Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), M Hendarsto dan Kabid Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Aceh Said Faisal.

Acara itu juga diikuti para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Aceh, para pengawas dan inspektur tambang dari Dinas ESDM provinsi Aceh, serta para pejabat dari dinas terkait lainnya.

“Data-data mengenai potensi mineral dan baru bara di Aceh tersebut harus disempurnakan kembali, ireview bersama dan dijadikan informasi ke publik, untuk para investor dan pengusaha tambang,” kata H Firmandez.

Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, qanun atau peraturan daerah juga harus transparan, guna mendukung pengembangan ijin usaha maupun operasinya, sehingga aparat penegak hukum bisa bekerja sesuai koridor hukum. Dan bagi pengusaha tidak ada kekhawatiran dalam menjalankan usaha pertambangan, sehingga sumber daya mineral tersebut bisa bermafaat untuk kesejahterana rakyat Aceh.

“Peraturan dan cara kerja harus diinformasikan dengan baik dan transparan. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan tumpang tindih, saya sebagai mantan Ketua KADIN Aceh sangat mengharapkan pengusaha Aceh dapat memanfaatkan potensi Aceh ini,” tegas H Firmandez.
Selain itu kata H Firmandez, sebagaimana penjelasan mengenai peraturan tentang perusahaan pertambangan clean and clear yang sudah tidak digunakan. Sehingga perusahaan yang tidak clean and clear sudah dicabut izinnya. Namun, peraturan daerah atau qanun mungkin bisa lebih flexible, sehingga bisa saja menimbulkan polemik. Karena itu hal-hal tersebut bisa diselaraskan dengan kearifan lokal.

“Kita patut apresiasi kewenangan pemerintah daerah menjadi cukup besar dengan berlakunya UUPA dan UU No.23/2014, sehingga gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan mencabut izin IUP yang tidak membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang. Khusus mengenai Aceh kebijakan ini harus diselaraskan dengan Qanun Provinsi Aceh, sehingga bisa memberi manfaat yang besar bagi rakyat Aceh,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, pemerintah berupaya memudahkan investasi dan saat yang sama berusaha meningkatkan nilai tambah atas produk tambang dalam negeri, agar penambahan pendapatan negara dari pertambagan dapat memperkuat fiscal Indonesia.

“Oleh karena ini sosialisasi ini menjadi penting bagi perusahaan pertambangan. Marilah kita berdiskusi, saya sebagai anggota DPR RI dapat menyerap masukan-masukan dari daerah untuk saya suarakan di DPR RI agar dapat memperkuat UU,” pungkasnya.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here