,

H Firmandez: Pengelolaan SDA Harus Terpadu dan Terintegrasi

JAKARTA – Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, serta berkeadilan, sehingga kebutuhan air sebagai hajat hidup orang banyak bisa terjamin.

Hal itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI, H Firmandez di sela-sela pembahasan Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) dengan berbagai stakeholder terkait, Selasa, 16 Januari 2018 di Kopo, Cisarua, Bogor Jawa Barat.

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, sumber daya air merupakan karunia Tuhan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sebagai sumber kehidupan merupakan kebutuhan pokok yang strategis, sehingga harus dikelola secara berkelanjutan, berkeadilan, dan mempertimbangkan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, serta kualitas dan kuantitasnya terjamin untuk pemenuhan kebutuhan rakyat secara berkelanjutan.

“Kita berharap melalui RUU ini nantinya pengelolaan sumber daya air bisa diarahkan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, dan antar sektor. RUU ini juga merupakan pengganti terhadap UU N0. 7 tahun 2004 tentangSDA yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai sudah tidak sesuai,” jelas Wakil Sekretaris DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, RUU SDA ini diupayakan akan lebih fokus pada managemen dan pengelolaan sumber daya air. Tata kelola air yang berazaskan kebersamaan dan kemerataan secara berkelanjutan.

H Firmandez melanjutkan, sebelumnya Panja Komisi V juga sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta Focus Group Discussion dengan berbagai instansi dan stakeholders terkait, baik di Komisi V maupun melalui kunjungan ke daerah.

“Pembahan di Kopo, Bogor ini merupakan bagian dari kunjungan ke daerah untuk mendapat masukan dan pendapat dari berbagai pihak terkait sumber daya air. Kita berharap RUU inisiatif DPR ini bisa segera disahkan menjadi Undang Undang (UU) agar ada payung hukum yang jelas, pengganti UU No. 7 tahun 2004 yang dibatalkan telah Mahkamah Konstitusi,” harap H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, tanpa pengelolaan yang baik, 20 sampai 30 tahun ke depan, akan menyebabkan konflik kepentingan, yang bisa berimbas pada instabilitas nasional.

“Nanti akan terjadi kesenjangan antara daerah yang ada sumber daya airnya dengan daerah yang kering. Kalau negara tidak mengelola dengan baik akan sangat potensial menyebabkan konflik. Ini bisa menjadi bom waktu. Makanya pengelolaan SDA harus ada regulasi yang jelas,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *