,

H Firmandez: Pengelolaan Dana Desa Harus Lebih Profesional

JAKARTA – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez meminta kepada pemerintah daerah, khususnya para kepala desa (keuchik) untuk mengelola dana desa secara profesional agar tidak menjadi kasus.

Hal itu disampaikan H Firmandez terkait tersendatnya dana desa di beberapa daerah di Aceh. “Saat saya di Komisi I DPR RI dulu, saya berulang kali turun ke daerah untuk mensosialisasikan dana desa ini agar pelaksanaannya di lapangan tidak bermasalah, tapi ternyata kini ada juga yang bermasalah,” jelas H Firmandez, Jumat, 6 April 2018.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, alokasi dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah secara luas. “Ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyaralat desa dalam membangun desanya,” lanjut H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Lembaga Politik DPP Golkar ini menambahkan, agar pengelolaan dana desa tidak menimbulkan masalah, maka penguatan peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa harus terus diperkuat. Karena berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan pengalokasian dana desa, dijelaskan bahwa dana desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Regulasinya sudah jelas, sudah diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2015 dan peraturan menteri terkait. Jadi saya himbau agar dana desa digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan fasilitas umum di desa. Jangan sampai tersedat dan bermasalah lagi. Jangan sampai dana desa menjadi dana dosa,” harap H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, dana desa juga bisa digunakan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sehingga nantinya bisa menggerakkan ekonomi desa, sehingga desa menjadi mandiri.

Secara nasional jumlah alokasi anggaran untuk dana desa setiap tahun terus meningkat. Pada tahun 2015 alokasinya hanya sekitar Rp 20 triliun, naik menjadi Rp 41 triliun pada tahun 2016, dan kembali naik menjadi Rp 60 triliun pada tahun 2017, serta menjadi Rp 61 triliun pada tahun 2018.

“Manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Perkuat tata kelola keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan masalah. Jangan lagi ada kasus salah kelola,” tegas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *