,

H Firmandez: Penerbangan Sering Delay Harus Diberi Sanksi

JAKARTA – Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2, H Firmandez meminta Kementerian Perhubungan untuk memberi sanksi terhadap masakapai penerbangan yang sering mengalai keterlambatan penerbangan (fligh delayed).

H Firmandez merupakan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan. “Permintaan ini kita sampaikan sebegai bentuk pengawasan Komisi V terhadap kenyamanan transportasi udara di Indonesia,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Menurut H Firmandez, pihaknya di Komisi V DPR RI juga meminta setiap maskapai penerbangan untuk memperbaiki manajemen airline dan kinerja pelayanannya.

“Komisi V merekomendasikan hal tersebut agar agar tidak menimbulkan keterlambatan penerbangan, terutama terkait dengan ketepatan jadwal keberangkatan, sehingga insiden terlambatnya pesawat sebagaimana yang telah terjadi beberapa kali dapat diminimalisir,” ungkapnya, Selasa, 3 Oktober 2017.

Selain itu kata H Firmandez, pihaknya di Komisi V DPR RI secara tegas meminta kepada semua Badan Usaha Angkutan Udara untuk mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Kami juga meminta Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi kinerja dan ijin Badan Usaha Angkutan Udara yang sering mengalami keterlambatan penerbangan,” lanjut H Firmandez.

Bukan itu saja, Komisi V DPR RI juga meminta Badan Usaha Angkutan Udara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya serta koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga terkait dalam penanganan keterlambatan penerbangan.

Hal tersebut disampaikan terkait seringnya keterlambatan penerbangan, seperti yang terjadi pada Lion Air. Pada Minggu 1 Oktober 2017, penerbangan maskapai Lion Air ke sejumlah kota di Indonesia mengalami delay berjam-jam, yang membuat banyak penumpang terlantar di Bandara Soekarno-Hatta.

Kemudian pada Jumat 11 Agustus 2017, Sebanyak 120 orang penumpang reguler maskapai Lion Air dengan kode penerbangan JT 673 yang rencananya akan bertolak ke Balikpapan dari Bandara Internasional Juwata Tarakan, harus rela tidak terangkut akibat koordinasi ground handling dengan pilot yang bertugas tidak berjalan dengan baik.

“Kejadian berulang flight delayed Lion Air telah menimbulkan keresahan bagi penumpang. Kondisi ini tentu harus segera diatasi demi menjaga kualitas pelayanan di dunia penerbangan nasional Indonesia. Kementerian Perhubungan harus mengambil tindakan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

H Firmandez melanjutkan, secara regulasi, sanksi atas keterlambatan penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

“Di sana diatur semua, mulai dari fligh delayed, denied boarding passenger, hingga
cancelation of flight. Bila terjadi flight delayed, badan usaha angkutan udara dalam hal ini maskapai penerbangannya, wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada penumpang,” pungkasnya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *