,

H Firmandez: Pemerintah Pusat Jangan ‘Gantung’ BPMA

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar segera menuntaskan dan menyempurnakan segala hal terkait Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini, keberadaan BPMA selama ini sekan tidak jalan, sehingga hak-hak Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas (Migas) belum bisa terpenuhi.

“Ini sangat kita sayangkan, malah saya dengar pembentukan manajemen BPMA saja sampai sekarang masih belum rampung. Selama ini juga berkantor di Kementerian ESDM di Jakarta, bukan di Aceh. Ini tidak jalan, pemerintah pusat kita minta untuk tidak menggantung BPMA, karena ia merupakan amanah UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh,” jelas H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini megharapkan, peralihan kewenangan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ke BPMA bisa dituntaskan, sehingga Aceh bisa mendapatkan haknya sebagai kompensasi dari perdamaian pasca konflik.

“Intinya kita ingin BPMA itu berjalan, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM harus menyiapkan anggaran, regulasi serta kebijakan-kebijakan yang perlu untuk beroperasinya BPMA,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, BPMA mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam wilayah kewenangan Aceh. Selain itu BPMA juga bisa melakukan melakukan kontrak-kontrak bisnis Migas dengan perusahaan dalam negeri dan perusahaan multinasional.

“Agar hak-hak Aceh di bidang Migas ini bisa terwujud, maka kita minta pemerintah agar segera menyempurnakan kelembagaan BPMA ini, baik dari segi manajemen maupun regulasinya, agar BPMA bisa segera bekerja secara maksimal,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *