H Firmandez Minta PT Medco Penuhi Standar Pengolahan Limbah

0
338

IDI – Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, H Firmandez, meminta kepada PT Medco E&P Malaka untuk memenuhi standar pengelolaan limbah, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Hal itu disampaikan H Firmandez terkait adanya laporan masyarakat tentang munculnya bau busuk yang menyengat di lingkungan penduduk yang diduga berasal dari limbah perusahaan tersebut.

“Ini bukan kali pertama pesoalan limba perusahaan itu dikeluhkan masyarakat di sekitar Blok A, sebelumnya pada awal November 2018 juga sudah pernah dilaporkan limbah PT Medco mengalir hingga ke lahan warga dan badan jalan, bahkan tim Ombudsman Indonesia dari Jakarta sudah turun ke lokasi, jadi ini harus diperhatikan dengan serius,” ujar H Firmandez, Senin, 29 April 2019.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini meminta PT Medco untuk bisa memenuhi standar pengolahan limbah sebagaimana diwajibkan oleh regulasi, salah satunya seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Undang-undang nomor 32 tahu 2009 itu mewajibkan industri atau perusahaan melakukan pengolahan limbah. Seharusnya perusahaan sebesar Medco harus bisa menangani persoalan limbah dengan baik, sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan,” tegas H Firmandez.

Selain itu lanjut H Firmandez, penanganan limbah harus sesuai dengan aturan atau izin yang berlaku, sesuai SOP sehingga tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat dan lingkungan.

“Kita meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan bagaimana proses pengelolaan limbah pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh, terlebih perusahaan tambang,” lanjut H Firmandez.

Peemrintah harus benar-benar mampu memastikan bahwa proses pengolahan limbah itu yang benar-benar aman dan clear, kalau ada pelanggaran, maka harus diproses secara hukum.

“Ini tugas Kementerian LHK khususnya Dirjen Gakum dan Dinas LHK di daerah, untuk melihat di sisi mana ada hal hal yang menimbulkan pencemaran. Jangan sampai persoalan pencemaran lingkungan oleh limbah perusahaan ini terulang kembali,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here