,

H Firmandez Minta Pemerintah Selesaikan Konflik Warga dengan Perusahaan Perkebunan di Tamiang

BANDA ACEH – H Firmandez yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, meminta Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan konflik usaha antara masyarakat dengan perusahaan.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini mencontohkan, baru-baru ini ia menerima keluhan dari masyarakat Aceh Tamiang tentang masih belum tuntasnya masalah antara warga Kebun Sungai Yu dengan perusahaan perkebunan PT Rapala.

“Harus ada langkah strategis untuk menyelesaikan konflik usaha ini, jangan dibiarkan menjadi liar begitu saja, bisa jadi bumerang dan bom waktu untuk masa yang akan adang. Pemerintah harus menjembatani para pihak yang berkonflik untuk mencari jalan penyelesaiannya,” ujar H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini melanjutkan, selama ini konflik usaha masih tinggi di Aceh, sebelumnya konflik antara warga dengan perusahaan juga terjadi antara masyarakat Batee dan Laweung di Kabupapen Pidie dengan pihak PT Samana Citra Agung.

Selain itu juga ada konflik antara masyarakat di Nagan Raya, Aceh Singgil dengan perusahaan sawit, serta serta konflik antara perusahaan tambang batu bara dengan masyarakat setempat di Aceh Barat. “Saya berharap penyelesaiannya harus tuntas, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dengan berbagai regulasi dan kebijakan,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, secara nasional konflik usaha pada sektor yang berbasis lahan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tercatat ada 209 konflik yang terdiri dari 163 kasus pada sektor perkebunan, 25 kasus pada sektor kehutanan dan 21 kasus pada sektor pertambangan.

Tingginya jumlah kasus konflik dalam usaha berbasis lahan ini menunjukkan juga bahwa konflik dalam usaha pengelolaan sumber daya alam bisa semakin meningkat dan akan mengganggu usaha-usaha pembangunan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, H Firmandez juga mengharapkan para pengusaha untuk membangun hubungan sosial yang baik dan mengembangkan sistem pemindai dan pelacak yang komprehensif untuk memungkinkan pengenalan potensi konflik secara lebih efektif dan dini. Serta membantu pemberdayaan masyarakat sekitar secara tepat guna melalui dana Corporate Responsibility Social (CSR).

“Harus ada upaya yang komprehensif dalam pencegahan, penangan dan penyelesaian konflik usaha berbasis lahan di Indonesia. Sehingga nantinya konflik usaha bisa diminimalisir dan dicegah sejak dini,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *