H Firmandez Minta Pemerintah Segera Alihkan Kelembagaan BPN ke Badan Pertanahan Aceh

0
895

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh meminta pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pengalihan kelembagaan BPN di Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA).

Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, pengalihan kewenangan tersebut merupakan amanah Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun ironisnya hingga kini pengalihan kewenangan itu belum juga kelar.

“Sudah 12 tahun UUPA berlaku, tapi masih ada yang belum diselesaikan oleh pemerintah, padahal Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengalihan itu sudah ada, yakni Perpres No.23 tahun 2015,” jelas H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, dirinya selaku anggota Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogjakarta, sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah melalui kementerian terkait, setelah menerima masukan dari berbagai elemen di Aceh dalam pertemuan dengan tim pemantau Otsus.

Padahal kata H Firmandez, pengalihan status kelembagaan, aset, kepegawaian dan dokumen pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota di Aceh sangat penting untuk penataan dokumen pertanahan di Aceh.

Seharusnya lanjut H Firmandez, pemerintah sudah membentuk Tim Pengalihan yang diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebulan setelah Perpres No.23 tahun 2015 keluar. “Yang kita selalu pertanyakan, kenapa pemerintah belum membentuk tim pengalihan itu sampai sekarang?” tanya H Firmandez.

Padahal tambah H Firmandez, Pemerintah Aceh sudah lama membentuk kelembagaan Badan Pertanahan Aceh melalui Qanun Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kerja (SOTK) sebagai lembaga otonom, seharusnya dengan sudah dibentuknya Badan Pertanahan Aceh tersebut, pemerintah sudah bisa langsung mengalihkan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional ke lembaga tersebut.

“Itu hak Aceh, amanah undang-undang, turunannya sudah ada, lembaganya juga sudah dibentuk, tinggal sekarang niat baik dari pemerintah untuk melakukan pengalihan kewenangan itu. Kita akan terus perjuangkan ini sampai semua turunan UUPA dan hak-hak keistimewaan Aceh itu terpenuhi,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here