H Firmandez Minta Pemerintah Percepat Normalisasi Kelok Enang Enang

0
219

REDELONG – Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh 2, H Firmandez kembali meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat normalisasi kelok Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime, Kabupaten Bener Meriah, dengan cara membangun jembatan.

H Firmandez mengungkapkan, perjuangan untuk normalisasi tikungan patah berbentuk leter S tersebut sudah diperjuangkannya sejak di Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan.

“Sudah kita perjuangkan itu, dan sudah masuk program Direktorat Jembatan Kementerian PUPR. Malah, tim dari pusat yang turun langsung melakukan survey ke kelok Enang-Enang. Meski demikian sekarang kita ingatkan lagi pemerintah agar mempercepat pembangunan jembatan kelok Enang Enang tersebut,” jelas H Firmandez, Sabtu, 16 Februari 2019.

H Firmandez yang juga tim pemantau otonomi khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan keistimewaan Yogjakarta ini menambahkan, proses design proyek kelok Enang Enang sebenarnya sudah dilakukan setelah tim dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan survey ke lokasi.

Pembangunan jembatan kelok Enang-Enang nantinya akan membuat jarak tempuh ke dataran tinggi Gayo akan lebih singkat. Transportasi ke sana akan jadi lebih mudah, sehingga pengangkutan berbagai komoditas dan logistik dari pesisir ke Gayo dan sebaliknya akan lebih mudah.

“Ini akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi masyarakan Gayo. Makanya, kita desak pemerintah untuk segera merealisasikannya, karena pada prinsip proyek ini sudah disetujui,” ungkap H Firmandez.

Karena itu, H Firmandez meminta pemerintah untuk segera melakukan pembangunannya, minimal melakukan groundbreaking atau peletakan bati pertama, tanda dimulai pengerjaan normalisasi kelok Enang-Enang tersebut.

Masih menurut H Firmandez, berdasarkan desain awal, untuk pembangunan jembatan normalisasi kelok Enang-Enang dibutuhkan dana sekitar Rp 380 miliar. “Dana sebesar itu tak mungkin bisa ditanggung oleh daerah (APBK), harus melalui APBN apalagi itu merupakan jalan lintas nasional, di sinilah butuh kehadiran negara,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here