H Firmandez Minta Pemerintah Normalisasi Krueng Keuretoe untuk Cegah Banjir Tahunan

0
214

LHOKSEUKON – Kabupaten Aceh Utara setiap tahun dilanda banjir di musim penghujan. Terutama di kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Keureto. Dampaknya, infrastruktur pertanian huga rusak.

Karena itu, Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan normalisasi Krueng Keureutoe untuk untuk mencegah banjir yang terus berulang kali terjadi di sana.

Aanggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini juga meminta Kementerian Pertanian untuk membangun infrastruktur pengairan di Kabupaten Aceh Utara yang rusak akibat banjir.

“Ini persoalan klasik, banjir sudah berulang kali terjadi di sepanjang DAS Krueng Keureutoe. Asal intensitas dan curah hujan tinggi di daerah hulu di dataran tinggi Bener Meriah, pasti di daerah hulu Keureutoe akan terjadi luapan. Jadi kita minta pemerintah untuk melakukan normalisasi agar persoalan ini bisa teratasi,” jelas H Firmandez, Minggu, 18 November 2018.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini melanjutkan, Pemerintah Pusat harus memeberi perhatian khusus terhadap Kabupaten Aceh Utara. Pasalnya, Aceh Utara yang pernah jaya dengan lumbung gasnya itu, merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia, meski sekarang daerah bekas petro dolar tersebut sudah menjadi salah satu daerah termiskin di Aceh.

“Dulu kekayaan dan hasil alamnya dikerok untuk membangun negara, sekarang sudah sewajarnya ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk kabupaten Aceh Utara. Negara harus hadir dalam upaya pencegahan banjir yang terus berulang terjadi di sana,” harap H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, persoalan banjir di Aceh Utara merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai-selesai, persoalan banjir masih menghantui masyarakat sekitar daerah aliran sungai Krueng Keureutoe, karena selama ini penangan banjir di sana belum mendapat penanganan yang serius. Selain karena persoalan anggaran juga karena kondisi geografis wilayah yang rawan.

“APBK Aceh Utara memiliki keterbatasan anggaran, bahkan sudah beberapa tahun mengalami defisit, jadi kita minta pemerintah pusat melalui kementerian terakit untuk untuk melakukan normalisasi Krueng Keuretoe agar persoalan banjir tahunan ini tidak lagi terulang,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, penanggulangan dan pencegahan banjir harus dilakukan secara maksimal, karena akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Ia mencontohnya, sering jebolnya tanggul Krueng Keureutoe di Aceh Utara setiap tahun, bukan hanya merendam pemukiman warga, tapi juga menyebabkan gagal panen ribuan hektar lahan pertanian.

“Dampak yang ditimbulkan sangat besar, kalau ini terus berulang terjadi setiap tahun, maka ekonomi masyarakat akan terganggu. Jadi, kita minta ini untuk ditanggulangi sejak dini, karena ini sudah berulang terjadi,” ungkapnya.

H Firmandez juga meminta agar proyek nasional di Aceh Utara juga harus digenjot dan diselesaikan tepat waktu, seperti proyek waduk Keureutoe. Kalau proyek multi years tersebut selesai, maka persoalan banjir bisa teratasi, dan pengairan ke lahan pertanian warga bisa tercukupi.

“Aceh Utara ini kan lumbung pertanian. Setiap tahun hasil pertanian di sana bisa surplus kalau lahan pertanian tidak terendam banjir. Jadi untuk mendukung program nasional swasembada pangan, maka, kita minta proyek waduk Keureutoe bisa diselesaikan tepat waktu, dan DAS Krueng Keureutoe bisa dinormalisasi untuk mencegah banjir,” lanjut H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, ada sekitar 9.000 hektar sawah di Aceh Utara belum bisa digarap maksimal karena tidak adanya jaringan irigasi. Ada yang hanya digarap setahun sekali. Bahkan sebagiannya tak bisa dimanfaatkan sama sekali karena areal sawah tersebut belum memiliki atau tak teraliri irigasi.

“Kementerian Pertanian juga harus memperhatikan ini, ada sekitar 7.000 hektar sawah di 16 kecamatan di Aceh Utara yang kerap terendam banjir setiap tahun. Infrastruktur petanian seperti irigasi, alat mesin pertanian (alsintan) tidak sebanding dengan luas lahan yang mencapai 75.000 hektar,” harap H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here